Warga Desa Belangin Keluhkan Rusaknya Jalan Poros

Sanggau (Suara Kalbar)- Warga Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau mengeluhkan kerusakan jalan Poros . Bahkan beberapa titik ruas jalan sudah sangat sulit dilewati oleh kendaraan, baik roda dua maupun lebih.

Salah satu warga Desa Belangin Muhaimin, mengatakan bahwa dalam satu tahun terakhir jalan tersebut benar-benar rusak parah.

“Dulu rusak juga, tapi tidak seprah ini. Sekarang ini sudah benar-benar parah. Apalagi kalau kondisi hujan, sudah tidak bisa diomongkan lagi,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menyampaikan jalan tersebut selain untuk mengangkut hasil pertanian juga merupakan akses jalan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Maka dari itu ia berharap pemerintah segera dapat memperbaikinya.

“Kita harapkan pemerintah dapat segera memperbaiki jalan ini, karena sulit bagi kami kalau begini terus. Bagaimana mau membawa hasil pertanian kami, tentu berpengaruh pada ekonomi kami juga di sini,” katanya.

Muhaimin juga mengakui, bahwa setiap warga yang membawa hasil sawitnya ke perusahaan MPE, langsung dipotong untuk perbaikan jalan.

“Namun kondisi jalan tetap saja seperti ini, bahkan makin parah. Beberapa waktu lalu memang ada perbaikan, tapi di musim hujan pakai excavator, bukan malah bagus, makin tambah parah jalannya karena dilalui ekcavator tersebut,” ujarnya.

Kepala Desa Belangin, Fransiskus Sanusi ketika ditemui mengatakan, bahwa jalan tersebut dibangun sekitar tahun 1990-an, dimana saat itu Bupati Sanggau dipimpin oleh Baisuni.

“Pada waktu itu jalan di aspal, namun setelah itu, sampailah sekarang tidak pernah lagi ada perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten. Jadi udah belasan tahun jalan di sini sangat memprihatinkan,” ungkap Sanusi.

Sanusi juga menjelaskan, bahwa ketika hujan deras melanda desanya tersebut, maka aktifitas khususnya petani plasma yang ada di Desa Belangin sangat terkendala. Hal itu membuat perekonomian masyarakat tersendat.

“Pihaknya dari pemerintah desa kata Sanusi dalam perencanaan-perencanaan setiap tahunnya sudah sering mengajukan untuk perbaikan, baik melewati Musdes, Musdus hingga tingakt Kecamatan, sering kami sampaikan. Hanya saja boleh dikatakan sampai saat ini belum ada respon atau tanggapan yang pasti dari pemerintah melalui instansi yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sanusi berharap, Pemkab Sanggau melalui instasi terakit, dapat memberikan perhatian untuk jalan tersebut. Karena menurutnya akses jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk peningkatan perekonomian.

“Apalagi petani di sini sangat mengandalkan hasil dari penjualan TBS. Kadang-kadang yang jadi dilema, ketika harga TBS turun, ditambah lagi akses jalan buruk, membuat petani sulit karena biaya besar yang harus dikeluarkan. Mudahan saja kita berharap di tahun ini atau tahun akan datang pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan ini, mengingat kondisi sudah rusak parah,” harapnya.

Sanusi menyampaikan terkait angsuran yang dibayar oleh petani setiap mengangkut hasil pertanian sawitnya, bukan merupakan angsuran, melainkan aturan yang memang telah disetujui untuk biaya perawatan jalan.

“Memang ada pemotongan sekian rupiah dari KUD setempat ke petani. Itu memang untuk perawatan jalan. Itu bukan berarti KUD membebankan petani, tapi sudah menjadi kewajiban yang dirumuskan bersama saat pembentukan awal,” katanya.

Sampai hari ini pun, kata dia dana tersebut betul-betul terealisasi, karena sepanjang pengentahuan pihaknya tidak ada ditahan atau digunakan ke hal yang lain.

“Kalau tidak memakai dana itu mungkin jalan ini lebih parah lagi. Dengan dana itulah jalan ini bertahan sampai sekarang,”ucap Sanusi.

Manajer plasma PT MPE, Putut menjelaskan, bahwa di daerah yang dimaksud terdapat 35 kilometer jalan poros. Dimana kurang lebih 20 kilometer merupakan jalan kabupaten.

“Jadi kalau dikatakan ini semua tanggung jawab perusahaan juga tidak benar,” ujarnya.

Namun pihak perusahaan dan para petani pengguna jalan itu juga sadar, karena jalan ini merupakan kepentingan bersama. Maka dari itu dibuatlah kesepakatan, bagaimana cara merawat jalab tersebut.

“Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Baik petani yang bermitra dengan perusahaan maupun perusahaan itu sendiri. Isi kesepakatannya yaitu bersama-sama merawat jalan ini. Dimana para petani (pihak ketiga) yang melalui jalan tersebut diberikan kewajiban, awalnya membayar Rp200 ribu per ret (sekali angkut) dan dana itu dipotong di ponton,” ujarnya.

Namun berjalannya waktu, 2000 hektare lahan sawit sudah banyak yang dirobohkan. Sehingga ada 3 KUD yang sudah replenting. Makanya tidak punya kemampaun lagi untuk melakukan perawatan jalan. Nah pada saat itu jalan sudah mulai tidak terawat.
“Oleh karena itu, kita bersepakat lagi supaya menaikan kontribusi pihak ketiga melalui jalan itu dari Rp200 ribu menjadi Rp 400 ribu. Lagi-lagi mereka meminta bantuan dari MPE untuk langsung dipotong di ponton,” katanya.

Bagaimana kita memanfaatkan dana ini, hasil potongan ini dikumpulkan kemudian setiap per 6 bulan sekali dipertanggung jawabkan untuk dilakukan perbaikan jalan tersebut. “Ibaratnya mereka itu menabung diperusahaan nanti pihak perusahaan yang memperbaiki jalan itu,” terangnya.

Pada saat mereka (petani) membawa buah sawit hasil panen ke MPE, semua berjalan rapi. Karena iuran yang sudah dibuat kesepakatan langsung dipotong.

“Mereka menginginkan perawatan dikerjakan dulu, dikeluarkan dulu dananya dari perusahaan. Setelah itu potongan dicicil. Sehingga dari situlah ada hutang dari petani,” jelasnya.

Yang jadi persoalan, kata Putut banyak petani di sana sekarang buah mereka tidak dimasukan ke prusahaan MPE.

Sehingga pihak perusahaan tidak bisa memotong iuran itu, hal itulah yang menyebabkan terjadinya hutang oleh pihak ketiga.

“Kalau buah itu masuk ke kita mungkin tidak terlalu banyak hutangnya. Tapi sekarang masalahnya tiga koperasi sudah replenting sudah tidak ada sumber pendanaan lagi untuk perbaikan jalan, sementara buah dilarikan ke tempat lain melalui jalan itu. Jadi kami tidak bisa memotong,” bebernya.

Hal itulah yang membuat terjadinya hutang. Inilah penyebabnya yang dimaksud petani dia punya hutang. Bahkan kata dia pihaknya mempunyai catatan lengkap. Maka dari itu, kenapa sekarang pihak MPE ibaratnya kata Putut agak terlambat untuk perbaikan jalan itu dikarenan hal ini.

“Karena ini masalahnya. Kami juga punya kemampuan terbatas. Kami menunggu dana terkumpul dulu, termasuk dari pihak ketiga tadi yang Rp400 ribu. Supaya kami tidak terlalu devisit. Karena perawaran jalan itu bisa ratusan juta,” katanya.

Namun pihaknya juga tidak tinggal diam. Ia mengatakan, dalam minggu ini jalan itu akan dilakukan perawatan dimana akan dimasukan alat berat ke sana.

“Mudahan tidak hujan. Sudah koordinasi yang lubang-lubang itu ditutup dulu,” terangnya
“Jalan ini, kalau memang tidak ada keterlibatan petani melalui lembaga KUD mungkin sudah tidak bisa dipakai. Jadi dana tersebut benar-benar dimanfaatkan dan tepat sasaran untuk dilakukan perbaikan,”tambahnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM dan SDA) Kabupaten Sanggau John Hendri ketika dinfirmasi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas informasi kerusakan jalan di Belangin.

Dikatakan John Hendri, tahun 2021 ini melalui Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air tersedia anggaran penangan ruas Belangin menuju Sei Ranas sebesar Rp 350 juta.

“Nanti kita lakukan rekayasa lapangan. Semoga saja trmasuk titik jalan yang dimaksud. Untuk kedepan ruas ini tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam rangka persiapan Kecamatan Kapuas Selatan,” ujarnya.

Untuk penanganannya, ungkap John Hendri, akan dilakukan dengan penimpunan tanah pilihan.”Untuk sementara kita timbun dengan tanah pilihan dulu,” pungkasnya.