Karakter Hukum Pidana Administratif

  • Bagikan
.

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

HUKUM pidana setidaknya dapat digolongkan dalam 4 bagian. Pertama, hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif merupakan hukum pidana yang didasarkan pada aspek materil, formil, dan pelaksanaan pidana. Sedangkan hukum pidana subyektif adalah hukum pidana yang didasarkan pada hak subyektif negara, yang terbagi atas dua pengertian. 

Dalam arti luas, merupakan hak negara untuk menentukan perbuatan apa saja yang dikualifikasi sebagai tindak pidana beserta penentuan ancaman pidananya (politik hukum pidana). Dalam arti sempit, merupakan hak negara melalui alat kelengkapannya untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan putusan pidana.

Kedua, hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana formil merupakan hukum prosedural untuk menegakkan hukum pidana materil. Sedangkan hukum pidana materil adalah hukum pidana yang menentukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Ketiga, hukum pidana adat, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional. Merupakan hukum pidana yang dilihat dari segi sumber hukum. Hukum pidana adat bersumber dari hukum adat dan bersifat comunity. Hukum pidana nasional bersumber dari hukum pidana formal yang dibuat oleh negara yang berdaulat. Hukum pidana internasional bersumber dari hukum internasional.

Keempat, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dari segi adresat hukum, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum berlaku bagi semua orang dan pada umumnya terkodifikasi. Sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang memiliki penyimpangan baik secara materil dan/atau formil dari hukum pidana umum, yang terbagi menjadi dua: hukum pidana khusus internal dan hukum pidana khusus eksternal atau dikenal sebagai hukum pidana administratif.

Hukum pidana khusus internal secara filosofis merupakan conditio sine quanon dari dinamika dan perkembangan aktual, sehingga harus ada peraturan hukum pidana di luar hukum pidana umum, disertai dengan penyimpangan-penyimbangan dari hukum pidana umumbaik dalam konteks hukum formil, hukum materil, atau hukum formil dan materilnya.

Dalam hukum pidana khusus internal, sanksi pidana bersifat premium remdium dengan kualifikasi sanksi bersifat kumulasi pemidanaan. Tujuan dari pada hukum pidana khusus internal adalah optimalisasi dan fungsionalisasi hukum pidana. Hukum pidana khusus internal contohnya adalah UU Terorisme, UU Tipikor, UU Pencucian Uang dll.

Sedangkan hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana administratif pada dasarnya adalah hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana administratif meletakkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, artinya sanksi pidana akan diterapkan jika pendekatan sanksi administratif dirasakan tidak efektif. 

Sanksi pidana dalam hukum pidana administratif berfungsi sebagai sarana represif-alternatif (bukan utama) yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan birokrasi dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, perumusan sanksi pidana dalam hukum pidana administratif bersifat alternatif bukan kumulatif. Contoh hukum pidana khusus eksternal adalah UU Pertambangan, UU Pajak, UU Lingkungan Hidup dll.

Jika dielaborasi, dapat dilihat beberapa karakteristik utama dalam hukum pidana administratif sebagai berikut. Pertama, merupakan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. Kedua, sebagai hukum pidana khusus, maka terdapat penyimpangan-penyimpangan terkait hukum pidana materil dan/atau hukum pidana formil dari hukum pidana umum. Ketiga, sanksi pidana bersifat ultimum remedium. Keempat, perumusan sanksi pidana bersifat alternatif. Kelima, bertujuan untuk optimalisasi dan fungsionalisasi birokrasi pemerintahan.

*Penulis adalah Pegiat Hukum

  • Bagikan
You cannot copy content of this page