Masyarakat Melawi Minta DPRD Kompak Kawal Pembangunan Daerah

Mashur.

Melawi (Suara Kalbar)- Gaduh diinternal DPRD Kabupaten Melawi,Provinsi Kalbar terkait APBD tahun 2020 yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Dinilai masyarakat adalah sesuatu yang kurang pas.

“APBD itu kan produk politik. Karena yang bahas antara Eksekutif dan Legislatif itu sendiri. Jadi, kita sangat menyayangkan jika ada terdengar hingga ke publik, adanya kegaduhan usai APBD disahkan atau disepakati bersama dalam sidang paripurna,” ungkap salah seorang masyarakat Melawi, Mashur kepada Suarakalbar.co.id, Kamis (30/1/2020).

Untuk itu berharap agar diinternal Legislatif yang notabene adalah penyambung lidah masyarakat, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Dalam upaya  bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Melawi.

“Para anggota DPRD Melawi ya, harus kompak , profesional dan komitmen dalam mengawal pembangunan Melawi, yang telah tertuang dalam APBD 2020. Karena ada fungsi pengawasan yang melekat pada Legislatif,” tambahnya.

Menurutnya, jika nantinya ada ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan APBD tahun 2020 yang dilakukan oleh pihak Ekskutif, tentu pihak Legislatif wajib menegur dan mengingatkannya.

“Sebagai masyarakat, tentu kita mengapresiasi kinerja DPRD Melawi yang sudah mengesahkan APBD 2020 dengan tepat waktu. Sehingga Kabupaten Melawi tidak dikenakan sangsi oleh pemerintah pusat, berupa pemotongan DAK sebesar 20 persen,” ucap Mashur.

Ia sangat yakin dan percaya, lembaga DPRD Kabupaten Melawi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Kita berharap DPRD harus benar benar melihat postur dalam APBD itu sendiri, apakah isinya persentasinya lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat atau justru hanya belanja pegawai saja yang lebih besar. Itu yang harus dikritisi saat pembahasan dahulu,” pungkasnya.

Penulis : Dea Kusumah Wardhana

Editor    : Diko Eno