Tahun depan, Pemerintah hapus anggaran 102 Ribu peserta BPJS Kesehatan Kalbar

Sambas (Suara Kalbar) – Sebanyak 102 ribu peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Barat akan dihapus oleh pemerintah pusat pada tahun depan.

Kebijakan pemerintah pusat untuk meniadakan alokasi anggaran terhadap masyarakat tak mampu itu menjadi perhatian serius Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

“Kepada bupati dan walikota ada 102 ribu peserta BPJS yang tidak dibiayain APBN pada 2020 nanti untuk menjadi perhatian,” kepada suarakalbar.co.id usai menghadiri malam ramah tamah Hari Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar, Minggu (4/8/2019).

Orang nomor satu di Kalbar ini melanjutkan,  kedepan kepesertaan BPJS harus melihat by name by address sehingga sosialisasi harus dilakukan kepada masyarakat luas.  “Harus diberitau agar mereka tidak kaget ketika sakit ngurus BPJS tidak lagi peserta yang dibiayain pemerintah. Harus segera disosialisasikan sehingga ada solusi,” tegasnya.

Iapun lantas meminta kepada seluruh pemerintah agar mengacu kepada indikator kemiskinan mencapai indeks pembangunan manusia dari capaian yang dibuat.

“Dibangun rumah susun tidak akan menghilangkan indikator kemiskinan, bahwa seorang tidak miskin tinggal dirumah ukuran 23 meter maka akan dianggap bukan lagi miskin,” tuturnya.

Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menambahkan pihaknya akan melakukan validasi data terutama terhadap masyarakat yang seharusnya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Harus ada data mana masyarakat yang mampu tetapi dbayarkan BPJS-nya oleh pemerintah, karena ada daerah yang banyak bilang miskin agar dapat bantuan, pemerintah akan seleksi ketat,” tegas Edi Kamtono.

Mantan Kadis PU Kota Pontianak itupun kembali mengatakan bahwa Kota Pontianak terdapat 23.400 jiwa masyarakat miskin, sehingga diharapkan seluruh masyarakat memahami akan kebijakan ini.

“Maka kita termotivasi utk hidup sehat,” pungkasnya.

Penulis : Dina Wardoyo

Editor    : Kundori