Transparansi informasi, Tim Keterbukaan Informasi kunjungi Balitbang Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Memotivasi kinerja para pengelola informasi  Balitbang di era transparansi, sekaligus  penambahan wawasan ASN Balitbang dalam rangka melaksanakan amanah UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Tim Keterbukaan Informasi yang terdiri dari Komisi Informasi Provinsi Kalbar Chatarina Pancer Istiyani serta Lutfi  F dan PPID Prov Kalbar Uslan melakukan kunjungan dalam rangka monitoring Informasi Publik di Balitbang Provinsi Kalbar.

Kunjungan ini membawa angin segar bagi transparansi informasi Balitbang.

Agatho Adan,  Kepala Badan Litbang Kalbar, menjelaskan ada banyak hal yang dapat di petik dari hadirnya Komisi Informasi dan PPID utama ini.

“Terkait dengan amanah UU tentang keterbukaan Informasi, Balitbang sendiri sudah mempunyai desk informasi, ruang layanan informasi serta Website Badan litbang. Web ini sendiri sudah memuat banyak sekali informasi-informasi yang dapat di akses oleh masyarakat, seperti informasi publik yang terbuka seperti  informasi yang wajib di umumkan secara berkala, setiap saat,” ujar Agatho Adan kepada suarakalbar.co.id, Kamis (2/5/2019)

Bagi Badan Publik, UU ini memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon).

Sementara itu, salah seorang Komisi informasi Chatarina Pancer Istiyani, merupakan Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

menyatakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Balitbang Provinsi Kalbar, melakukan monitoring dan evaluasi ini untuk melihat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejauh mana Badan Publik sudah mengimplementasikan terkhusus kewajibannya, yaitu memberikan pelayananinformasi publik.

“Saya hari ini melihat bagaimana Balitbang Provinsi Kalbar ini memiliki semangat dan kegembiraan dalam menjalankan pelayanan informasi, hal ini bisa saya lihat bagaimana mereka sudah menyediakan hard desk dan front desk untuk PPID dan juga sudah ada tempat menunggu atau ruang tunggu,” tuturnya.

Di website, ia melanjutkan masyarakat dapat melihat sendiri blanko-blanko, juga kemudian bahkan daftar-daftar informasi publik juga sudah ada.

“Mereka sudah bekerja dengan baik namun demikian tentu saja masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya konten dari website yang terkait dengan keuangan dan LAKIP,” ujarnya

Menurutnya hal-hal atau informasi yang berkala bisa ditambahkan di website, agar informasi  yang diberikan merupakan sebuah keterbukaan, hingga ke persoalan-persoalan yang memang dialami dan dilakukan, diemban, selama menjalankan tugas.

“Sehingga tupoksi mereka bisa kita rasakan dampaknya disitu, ketika mereka sudah memberikan informasi publik. Apa yang sudah mereka kerjakan dan bahkan juga rencana-rencana itu juga menjadi konten penting untuk website mereka,” kata Chatarina.

Ia kembali menjelaskan masih ada yang harus ditambahkan seperti fornt desk,  bagaimana menerima tamu sebenarnya yang ingin mereka tahu, meski ia melihat dari suasana yang disediakan tentu saja tidak terlepas dari peran PPID Pembantu disini. “Peran PPID untuk memberikan pelayanan secara langsung maupun melalui website,” tegasnya.

Ia menambahkan tim juga melihat PPID disetiap Badan atau OPD itu dilaksanakan oleh Sekretaris di Instansi.

“Ini sangat jauh dari dua tahun yang lalu, saya melihat mereka belum punya website waktu itu atau websitenya sudah ada tapi tidak di update begitu ya. Sekarang ini update, agenda juga ada berita-berita bahkan film juga ada, menjadi konten cukup menarik dan representatif menggambarkan kinerja mereka,” pungkas Chatarina.

Penulis  : Dina Wardoyo

Editor.   : Kundori