Soal APBD-P 2018, DPRD Kalbar akan konsultasi Kemendagri

Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah saat memberi keterangan pers

Pontianak (Suara Kalbar) – Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Kalbar 2018 masih menjadi perhatian serius.  DPRD rencana akan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita masih mengadakan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait rencana perubahan APBD 2018,” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar,  Suriansyah kepada awak media, Senin (1/10/2018).

Suriansyah memaparkan beberapa kegiatan rapat yang dilakukan yakni

pada 27 September 2018 DPRD belum mencapai kesepakatan untuk perubahan rencana anggaran APBD karena terkait dengan  pejabat Sekda definitif serta belum adanya buku RAPBD yang dibuat.

Kemudian pada 29 September, DPRD menjadwal ulang kembali jadwal rapat kerja badan anggaran untuk bisa mengesahkan dan ketua DPRD beserta pimpinan lainnya mensyaratkan adanya buku RAPBD yang harus tersedia karena buku tersebut harus dibahas untuk mengesahkan APBD.

Hingga pukul 18.00 DPRD belum lagi menerima buku tersebut dari tim Pemerintah Daerah, sehingga tidak bisa dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah.

“Kami masih memberikan peluang untuk mengesahkan APBD pada hari Minggu 30 September 2018, namun karena kami juga belum menerima maka kami tidak bisa menjadwalkan rapat” ujar Suriansyah.

Sesuai dengan aturan Kemendagri No.33 Tahun 2017 yang mengatakan mengenai pedoman pembentukan APBD yaitu APBD harus disahkan dan ditanda tangani 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

“Jadi kesimpulan yang disampaikan Suriansyah yaitu Pontianak tidak mengalami perubahan APBD dan tidak melakukan perubahan apa apa. Namun pihak DPRP sendiri masih mencari jalan keluar, Selasa (02/10) dan akan berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri untuk diberikan dispensasi serta memberikan pedoman dalam perubahan APBD tersebut,”tegasnya.

Penulis: Legyana Ramadhani

Editor: Kundori