News  

Rangkong Gading mati di Kalbar capai 6000 ekor

Pontianak (Suara Kalbar)- Rangkong gading mempunyai peran penting dalam sebuah ekosistem yaitu sebagai penyebar benih pohon buah yang baik dikarenakan kemampuannya untuk terbang sampai sejauh 100 Kilometer.

Selain itu ketergantungan Rangkong Gading pada keberadaan pohon yang tegap dan kuat untuk bersarang dapat mengindikasikan tingkat kesehatan suatu ekosistem.

Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem  (KSDAE),  Wiratno menjelaskan dari Tahun 2012-2013 di Kalbar,  sebanyak 6000 Rangkong Gading Dewasa mati dan diambil kepalanya.

“Dan temuan tersebut juga didukung dengan penyitaan 1291 paruh Rangkong Gading dalam rentang Tahun 2012-2016 oleh aparat penegak hukum,” ungkapnya kepada wartawan usai Konperensi Pers terkait Sosialisasi Region Kalimantan terhadap Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading di Pendopo Gubernur Kalbar,  Rabu (24/10/2018).

Menurutnya saat ini semua jenis enggang termasuk Rangking Gading di Indonesia dikategorikan sebagai jenis yang dilindungi sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi SDA Hayati dan Ekosisten dan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis TSL.

“Diperkirakan terdapat 27,4 juta hektar hutan lahan kering primer dan sekunder tersisa yang berpotensi sebagai habitat rangkong gading di Kalimantan dan Sumatra didalam maupun diluar kawasan konservasi,” tuturnya.

Terkait pemetaan terhadap perdagangan illegal akan Rangkong Gading, diakuinya Kalimantan dan Sulawesi yang banyak menghasilkan paruh untuk dijual dan diperdagangkan secara illegal.

“Kalau Sumatra tidak separah Kalimantan perdagangannya, dan pemetaan terbesar dijual ke Cina,” jelasnya.

Ia menambahkan Rangkong Gading juga memiliki nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Kalimantan.  Burung ini merupakan symbol yang melambangkan keberanian,  keagungan dan kepemimpinan.

Gubernur Kalbar,  Sutarmidji mengatakan dukungan Pemprov terkait penyelamatan Rangkong Gading termasuk satwa lain yang dilindung melalui memberdayakan masyarakat adat.

“Sehingga jika ada yang melanggar, selain terkena hukum adat juga dikenakan hukum positif,” tegasnya.

Kalbar,  diakui mantan Walikota Pontianak dua periode itu akan mencari pola yang pas terkait regulasi yang ada terkait perundangan yang mengatur satwa yang dilindungi.

“Kalau bisa efek jera selain hukum yang mengatur ada hukuman membayar 50juta,” pungkasnya.

Penulis: Dina Wardoyo

Editor: Kundori