Gubernur Kalbar target RAPBD 2019 Kalbar capai Rp. 4,8 triliun 

Gubernur Kalbar Sutarmidji saat rapat dengan DPRD Kalbar, Senin (15/10/2018)

Pontianak (Suara Kalbar) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Kalimantan Barat menggelar Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap APBD Provinsi Kalbar TA. 2019, Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Penyelenggaran Ibadah haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jamaah Haji dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan terkait APBD Perubahan Tahun 2019, Pemprov Kalbar baru merancang anggaran mencapai 4,8 Trilyun meski untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Serta Dana Alokasi Khusus (DAK) belum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Jika sudah masuk, APBD dari tahun lalu kemungkinan bisa lebih meski masih menyusahkan kekurangan 200Miliar pendapatan membayar pajak yang dipotong untuk BPJS dari pusat,” ungkap Gubernur kepada wartawan usai Paripurna, Senin (15/10/2018).

Menurutnya meski anggaran terkendal dipotong pajak rokok oleh BPJS sehingga terpotong 200 miliar, ia memprediksi Kalbar akan mendapatkan pajak lainnya dari beberapa sumber dikarenakan. Ia selaku orang nomor satu di Kalbar akan langsung mengontrol terutama terkait peningkatan pembangunan di desa.

“Terkait pembangunan di desa melalui Pergub dengan belanja langsung mencapai 20persen,” tegasnya.

Terkait belanja langsung di 2019, Midji sapaan akrab Sutarmidji itu mengharapkan adanya pemerataan antara belanja langsung dan belanja tak langsung.

“Kalau bisa belanja langsung kita yang lebih banyak, hanya saja belum memungkinkan terkait pendapatan daerah kita. Nanti kalau Kalbar sudah ada pelabuhan Internasional dan lainnya baru kita perbanyak belanja langsung,” paparnya.

Sutarmidji menambahkan terkait penambahan pajak daerah ia berharap seluruh perusahaan besar yang ada memiliki NPWP dari Kalbar.

“Sehingga seluruh perusahaan yang ada dapat bagi hasil di Kalbar,” pungkasnya.

Penulis: Dina Wardoyo

Editor: Kundori