Masuk HGU, Tanah Adat Sulit  Dikembalikan Perusahaan

Sekadau (Suara Kalbar) -Lokakarya dengan sejumlah kepala desa dan petani kelapa sawit di kabupaten Sekadau yang perkasai oleh Institute For Reseach and  Empowerment (IRE) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berjalan alot.

Berbagai isu yang dibahas termasuk permasalahan kebun kelapa sawit yang berada di Sekadau.

Hadir dalam lokakarya tersebut direktur IRE Sunaji dan dua orang nara sumber, Bayu Suharsono kepala Dinas Pemerintahan Desa Sekadau, Suhardi Mewakili Kepala dinas Perindagkop dan UKM,  serta 10 orang kepala desa dan petani kelapa sawit kabupaten Sekadau.

Acara yang dilaksanakan di aula lantai dua kantor bupati Sekadau mulai tanggal 5 dan 6 berjalan lancar.

Pada acara pembukaan kepala dinas Pemdes Bayu Suharsono mengatakan pentingnya dilakukan lokakarya bagi kepala desa dan petani sawit agar mereka bisa memetakan permasalahan yang ada di desa mereka masing-masing.

Disamping itu lanjut Bayu, desa mesti tahu bagaimana menpedayakan warga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di desa berbasis kelapa sawit.

“Lokakarya yang mengambil tema Pemberdayaan Ekomomi Lokal (PEL) desa yang berbasus kelapa sawit sangat sinergi dengan konsep pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah di era kepemimpian Jokowi,” kata Bayu

Menurut Bayu,  keberpihakan pemerintah terhadap desa sangat baik.

“Karena konsep pembangunan yang menjadi nawacita pemerintah yakni menbangun Indonesia dari daerah terpencil dan pingiran,”ucapnya.

Lokakarya dibagi dalam dua kelompok kelompok pertama menbahas masalah komplik dan kelompok dua menbahas tentang BUMDes.

Dikelompok satu menbahas beberapa asumsi tentang masalah di perkebunan kelapa sawit dengan asumsi tentang pemgembalian hak ulayat dan tanah adat yang sudah masuk HGU namum belum di garap oleh perusahaan.

Asumsi ini lebih menonjol karna beberapa desa sudah mengalami hal serupa. Sulitnya,mengambil hak-hak masyarakat ketika sudah masuk dalam HGU. Semua itu di sebabkan kurang komunikasi antara pemangku kepentingan dalam hal ini penguasa daerah dengan masyarakat, sehingga masalah ini jarang di bahas secara tuntas.

“Namun, masalah ini belum di bahas secara rinci pada lokakarya kemarin.Sebab, dalam lokakarya ini kita masih sekedar memetakan masalah yang terjadi di sekitar masyarakat,” kata Mohtar ketua SPKS sekadau.

“Untuk pembahasan BUMdes juga masih perlu memetakan masalahnya juga, karna untuk pelaksanaan tetap saja kepala desa dan seluruh pengurus BUMdes nantinya.Tapi,kegiatan ini akan kita lanjutkan bulan Juli, “tutupnya.

Penulis: Sudarno

Editor: Kundori