PDKB Sesalkan Pemberian Nama Ibu Kota tak Libatkan Tokoh Dayak

Pontianak (Suara Kalbar)- Ibu kota baru Indonesia telah diputuskan pemerintah bernama Nusantara. Putusan soal nama ibu kota baru ini disampaikan oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Namun, penamaan Nusantara ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan tak terkecuali Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB)

Ketua Bidang Kaderisasi PDKB, Srilinus lino mengatakan, Pemberian nama ibu kota Nusantara terkesan jawa sentris dan pemakaian nama ibukota baru Nusantara menurutnya tidak mewakili pikiran Republik Indonesia yang mengamanatkan untuk setara, namun hanya mewakili arogansi dan dominasi pikiran elite.

Disisi lain Lino juga menyampaikan Pemuda Dayak sangat menyayangkan dalam proses pemberian nama ibu kota baru Presiden tidak melibatkan tokoh dayak mengingat lokasi ibu kota negara itu sendiri terletak di Kalimantan.

“Semestinya bapak Presiden sebelum merumuskan nama ibu kota baru, harusnya membuka ruang diskusi dengan tokoh-tokoh yang di pandang relevan untuk memutuskan penamaan ibu kota negara yang mencerminkan wajah keindonesiaan kita yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan,”ungkap Ketua Bidang Kaderisasi PDKB, Srilinus Lino, Kamis (20/1/2022).

“Semestinya Presiden Jokowi mengundang Majelis Adat Dayak Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, Dayak International Organization, Majelis Hakim Adat Dayak Nasional dan Ormas lainnya untuk berdiskusi karena bagaimana pun elit dayak di kalimantan harus juga dilibatkan,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat Teofelus Boni. menurutnya dalam hal pemberian nama ibu kota baru Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang putusannya agar tidak terkesan buru-buru dalam pemberian nama ibu kota baru.

“Mestinya bapak Presiden juga mendengarakan Suara dari Masyarakat agar menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai sesuatu yang sebetulnya baik menjadi sebaliknya karena Pemerintah tidak akomodatif,”kata Teofelus Boni

Ia meminta agar pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan ruang bagi Tokoh Masyarakat asli Kalimantan untuk berada dalam Badan Otorita Ibu Kota Negara ini.