Mahfud MD: Bangun Perbatasan dengan Pendekatan Kesejahteraan

Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2021 mulai dicanangkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)Mahfud MD. SUARAKALBAR.CO.ID/Adpim Kalbar

Aruk, Sambas (Suara Kalbar) – Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2021 mulai dicanangkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)Mahfud MD yang diselenggarakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

Menkopolhukam Mahfud MD menyambut baik pencanangan pembangunan terpadu perbatasan ini. 

Ditegaskan Dosen Besar UII Jogja ini, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa pemerintah melakukan pembangunan di perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan. Pembangunan perbatasan dikoordinasikan olen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, di mana 27 institusi bergabung dalam anggota BNPP.

“Presiden Jokowi, telah memberikan arahan dan kita menggunakan pendekatan kesejahteraan, dan melakukan pembangunan di perbatasan. Pemerintah mengajak 27 institusi yang bergabung dalam BNPP untuk menggapai tujuan mulia membangun perbatasan, membangun Indonesia dari pinggiran,” ujar Mahfud MD.

Dia mengatakan, adalah komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional di perbatasan. Pembangunan perbatasan, kata Mahfud MD, mengandung dua aspek.

“Aspek pertama, menekankan kepada keutuhan teritori atau wilayah. Wilayah lintas batas tidak terkelola dengan baik. Aspek dua, dalam keutuhan ideologi, harus dijaga agar tidak muncul radikalisme, separatisme, dan tidak diintervensi negara asing, seperi yang terjadi di Natuna. Banyak kapal-kapal asing di perairan laut,” paparnya.

Mahfud MD kembali menjelaskan, ada empat arah strategis dalam pembangunan perbatasan nasional. Empat arah strategis itu adalah, penetapan batas wilayah negara yang tegas, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara, serta penegasan batas negara.

“Pada 9 Maret 2020, arahan Presiden RI bisa mengontrol dan mengevaluasi pembangunan di perbatasan, agar bisa sinergi dan terarah,” ujar Mahfud MD.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menerangkan bahwa pembangunan Gerbangdutas ini diharapkan dapat menyentuh wilayah Temajuk. Dia memaparkan, Temajuk merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus.

“Pantainya 42 kilometer tanpa putus, terumbu karang, dan lobster, menjadi salah satu tujuan wisata. Justru yang mempromosikan Temajuk Malaysia,” kata dia.

H. Sutarmidji mengatakan di tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di perbatasan. Dia berupaya akan meningkatkan status 35 desa tertinggal di perbatasan menjadi desa mandiri.

Selain itu, H. Sutarmidji juga menyinggung PDRB Kalbar yang kini menduduki peringkat nomor 2 Regional Kalimantan. “Ekspor impor kita mencapat USD 250 juta. Dengan dioperasikannya Pelabuhan Kijing, mudah-mudahan PDRB kita bisa menjadi yang tertinggi di Kalimantan,” harapnya.

Oleh karenanya, pembangunan batas negara di Aruk ini juga diharapkan dapat menjadi pintu ekspor. Selain itu, H. Sutarmidji juga mengatakan pembangunan batas negara yang aman, berdaulat, dan berdaya saing ini dapat diwujudkan bersama-sama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Saya berharap Gerbangdutas ini bisa meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sambas khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan