SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Opini Merawat Borneo, Menjaga NKRI: Ketika Karhutla Menguji Persatuan dan Keadilan Ekologis

Merawat Borneo, Menjaga NKRI: Ketika Karhutla Menguji Persatuan dan Keadilan Ekologis

Firdaus

Oleh: Firdaus, S.IP., M.Sos

Borneo bukan sekadar hamparan hutan tropis yang membentang di tengah Pulau Kalimantan. Ia adalah ruang hidup, sumber penghidupan, warisan ekologis, sekaligus rumah bagi masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, bahasa, dan kebudayaan yang beragam. Di dalamnya terdapat hubungan panjang antara manusia, alam, tradisi, dan sejarah kebangsaan.

Namun, hubungan itu terus menghadapi ujian. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya menyisakan hutan yang terbakar dan kabut asap yang menyelimuti permukiman. Lebih jauh, karhutla memperlihatkan persoalan mendasar mengenai tata kelola sumber daya alam, keadilan sosial, tanggung jawab negara, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Karena itu, membicarakan pemulihan Borneo pascakarhutla tidak cukup hanya berbicara mengenai pemadaman api. Ada persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana memastikan pembangunan tidak mengorbankan lingkungan, bagaimana melindungi masyarakat yang paling rentan, dan bagaimana membangun solidaritas di tengah keberagaman.

Di sinilah tema Merawat Borneo Menjaga NKRI: Persatuan dalam Keberagaman Bersama Pulihkan Borneo Pasca Karhutla memperoleh relevansi kebangsaannya.

Karhutla bukan semata-mata persoalan alam

Selama ini, karhutla kerap dipahami sebagai persoalan musim kemarau, suhu tinggi, dan rendahnya curah hujan. Penjelasan tersebut memang memiliki dasar ekologis. Namun, melihat karhutla hanya sebagai fenomena alam justru berisiko menyederhanakan persoalan.

Karhutla terbentuk melalui pertemuan berbagai faktor. Kondisi biofisik seperti kekeringan dan kelembapan gambut berinteraksi dengan praktik penggunaan lahan, kepentingan ekonomi, tata ruang, pengawasan, hingga konflik penguasaan lahan.

Artinya, persoalan karhutla juga merupakan persoalan politik dan tata kelola.

Pertanyaan mendasarnya bukan hanya mengapa kebakaran terjadi, tetapi juga bagaimana kebijakan pengelolaan ruang dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam, dan siapa yang harus menanggung kerugian ketika ekosistem mengalami kerusakan.

Perspektif politik-ekologi membantu kita memahami bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah sepenuhnya terpisah dari relasi kekuasaan. Di balik persoalan ekologis, terdapat hubungan antara negara, korporasi, masyarakat lokal, serta kepentingan ekonomi yang memengaruhi arah pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Ukurannya juga harus mencakup kemampuan mencegah kebakaran berulang, memperbaiki tata kelola lahan, dan memastikan tanggung jawab pemulihan dilaksanakan secara adil.

Gambut dan peringatan dari penelitian ilmiah

Persoalan gambut menjadi salah satu perhatian penting dalam memahami risiko kebakaran di Kalimantan.

Penelitian Oktaviani, Nurjani, Suarma, dan Sekaranom yang diterbitkan dalam Majalah Geografi Indonesia pada 2026 mengkaji faktor meteorologis terhadap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan selama periode 2019–2023.

Penelitian tersebut mencatat 11.032 hotspot dalam dataset yang dianalisis. Sebanyak 6.184 hotspot berada di kawasan gambut, sedangkan 4.848 lainnya berada di kawasan non-gambut.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan kondisi hidrologis gambut dalam strategi pencegahan kebakaran. Kelembapan tanah menjadi faktor meteorologis yang paling signifikan dalam penelitian tersebut, diikuti curah hujan.

Pesannya jelas: pencegahan karhutla harus dibangun melalui sistem peringatan dini yang memperhitungkan kondisi cuaca dan karakteristik lahan. Negara tidak boleh hanya hadir ketika kebakaran sudah membesar. Kehadiran negara justru harus dimulai ketika risiko masih dapat dipetakan dan dicegah.

Sementara itu, penelitian Octifanny, Norvyani, dan Pramulya mengenai pengelolaan gambut berbasis komunitas di Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa persoalan gambut juga berkaitan dengan perubahan penguasaan lahan, ekspansi komoditas, dan keberlanjutan praktik pengelolaan.

Dari sini muncul pertanyaan penting: apakah masyarakat lokal telah ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pemulihan lingkungan, atau justru hanya menjadi penerima program yang dirancang dari luar?

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan pemulihan ekosistem sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang hidup dan bergantung pada kawasan tersebut.

Keadilan ekologis: Siapa menikmati manfaat, siapa menanggung risiko?

Karhutla menghadirkan persoalan ketidakadilan yang tidak bisa diabaikan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak dapat menghadapi gangguan kesehatan, penurunan aktivitas ekonomi, terganggunya pendidikan, serta hilangnya sebagian sumber penghidupan.

Dampaknya tidak selalu sebanding dengan kemampuan masyarakat untuk menghindarinya. Kelompok rentan sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, informasi, perlindungan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk memulihkan kehidupannya.

Karena itu, pemulihan Borneo harus ditempatkan dalam kerangka keadilan ekologis.

Keadilan ekologis setidaknya memiliki tiga dimensi. Pertama, pengakuan terhadap hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal. Kedua, distribusi manfaat dan risiko lingkungan secara adil. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Negara memiliki tanggung jawab memastikan ketiga dimensi tersebut berjalan. Dunia usaha juga harus menjalankan kewajiban pencegahan, kepatuhan terhadap aturan, dan pemulihan lingkungan sesuai tanggung jawabnya.

Jangan sampai keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara risiko ekologis dan sosialnya ditanggung masyarakat luas.

Persatuan tidak boleh berhenti sebagai slogan

Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam membicarakan masa depan Borneo: keberagaman masyarakatnya.

Kalimantan merupakan ruang perjumpaan berbagai kelompok etnis dan kebudayaan. Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura, Jawa, Bugis, dan berbagai komunitas lainnya telah menjadi bagian dari mozaik sosial yang membentuk kehidupan masyarakat Borneo.

Keberagaman tersebut merupakan kekuatan sosial yang harus dirawat.

Namun, persatuan tidak cukup dibangun melalui seremoni, pernyataan toleransi, atau slogan kebangsaan. Persatuan membutuhkan pengalaman bersama, kepentingan bersama, dan tindakan bersama.

Karhutla seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas tersebut.

Asap tidak mengenal batas etnis. Kerusakan lingkungan tidak membedakan agama. Hilangnya sumber air, terganggunya kesehatan, dan rusaknya ruang hidup dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa memandang identitas sosialnya.

Dengan demikian, ancaman ekologis seharusnya menjadi ruang perjumpaan baru bagi masyarakat yang berbeda latar belakang.

Persatuan dalam keberagaman bukan berarti menghilangkan identitas masing-masing kelompok. Sebaliknya, persatuan berarti membangun kesediaan untuk bekerja bersama tanpa mengurangi martabat dan hak setiap komunitas.

Dalam konteks kebangsaan, menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga kehidupan bersama. Dan menjaga kehidupan bersama merupakan salah satu fondasi penting dalam mempertahankan keutuhan NKRI.

Pemulihan Borneo membutuhkan keberanian politik

Pemulihan Borneo tidak akan berhasil apabila hanya dibebankan kepada masyarakat. Diperlukan kepemimpinan politik yang memiliki keberanian untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Ada lima agenda yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, memperkuat pencegahan berbasis data melalui pemetaan kawasan rawan, pemantauan hotspot, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat desa.

Kedua, mempercepat restorasi ekosistem gambut melalui pembasahan kembali, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Restorasi tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi harus memulihkan fungsi ekologis kawasan.

Ketiga, memastikan perlindungan masyarakat terdampak melalui layanan kesehatan, dukungan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan.

Keempat, memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pengawasan penggunaan lahan, penegakan hukum, evaluasi perizinan, serta tanggung jawab pemulihan harus menjadi bagian dari agenda kebijakan yang dapat diawasi publik.

Kelima, membangun gerakan kebangsaan ekologis melalui organisasi masyarakat, komunitas lintas etnis, kampus, media, dan generasi muda.

Di sinilah organisasi lintas etnis memiliki peran strategis. Organisasi tersebut tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi antarkelompok. Ia harus berkembang menjadi kekuatan sosial yang mampu membangun pendidikan toleransi, solidaritas kemanusiaan, kepedulian lingkungan, dan partisipasi warga.

Kampus juga harus mengambil peran lebih besar. Pengetahuan ilmiah tidak boleh berhenti di ruang seminar dan jurnal akademik. Penelitian harus menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan membantu masyarakat memahami risiko lingkungan di sekitarnya.

Sementara itu, generasi muda perlu dilibatkan bukan sekadar sebagai peserta kampanye, melainkan sebagai penggerak perubahan.

Menjaga Borneo adalah menjaga masa depan Indonesia

Pada akhirnya, persoalan Borneo adalah persoalan masa depan Indonesia.

Kita tidak bisa berbicara tentang pembangunan nasional sambil mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Kita tidak bisa berbicara tentang persatuan nasional apabila masyarakat yang terdampak kerusakan ekologis dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri.

Borneo membutuhkan lebih dari sekadar simpati. Ia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, tata kelola yang bertanggung jawab, dan solidaritas sosial yang melampaui batas identitas.

Diskusi kebangsaan mengenai pemulihan Borneo seharusnya tidak berakhir ketika forum selesai. Ia harus melahirkan komitmen, kerja sama, dan tindakan yang dapat diukur.

Kita mungkin berbeda suku, agama, bahasa, dan latar belakang. Namun, kita berbagi udara, air, tanah, dan masa depan yang sama.

Karena itu, merawat Borneo bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat, bukan pula semata-mata agenda organisasi lingkungan. Ini adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Merawat Borneo adalah merawat Indonesia. Menjaga lingkungan adalah menjaga kehidupan. Dan persatuan dalam keberagaman harus dibuktikan melalui keberanian bersama untuk melindungi alam, memperjuangkan keadilan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Moderasi Lintas dan Etnis Kalbar /Dosen Ilmu Politik Fisip Untan) Akan menyampaikan Diskusi Publik Hari Kamis 19 November 2026 di Aming Coffe Podomoro Pontianak)

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play