SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Opini Menimbang Keadilan Ekologis dan Hak Masyarakat Adat: Catatan atas Gugatan Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH

Menimbang Keadilan Ekologis dan Hak Masyarakat Adat: Catatan atas Gugatan Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH

Hernandes Tino Raut

Oleh: Hernandes Tino Raut

Permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 391/PUU-XXIV/2026) kembali membuka perdebatan lama yang sensitif di tanah Kalimantan: sejauh mana negara melindungi kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan peladang tradisional?

Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal maksimal dua hektare per kepala keluarga menyisakan celah risiko kerusakan lingkungan. Dengan kalkulasi hipotetis 50 kepala keluarga yang masing-masing membuka dua hektare, disimpulkan potensi kebakaran bisa mencapai 100 hektare.

Atas dasar asumsi tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menghapus pengecualian tersebut secara menyeluruh.

Sekilas, argumentasi ini tampak berpihak pada perlindungan lingkungan. Namun, jika ditelaah secara sosiologis, ekologis, dan konstitusional, penghapusan total Pasal 69 ayat (2) UU PPLH justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru: kriminalisasi massal terhadap peladang tradisional dan pemutusan hak hidup masyarakat adat.

Kekeliruan Menyamaratakan Peladang Adat dan Korporasi

Titik lemah mendasar dari gugatan yang ingin menghapus pengecualian kearifan lokal adalah kegagalan membedakan antara pembakaran lahan berbasis tradisi subsisten dengan pembakaran hutan skala masif oleh korporasi.

Dalam tradisi masyarakat adat di Kalimantan, berladang dengan membakar (ngumo atau manugal) bukanlah tindakan serampangan tanpa kendali. Praktik ini tunduk pada hukum adat dan etika ekologis yang ketat: dilakukan secara bergotong royong, diawali dengan pembuatan sekat bakar (ilat atau pembersihan batas keliling) agar api tidak merembet, memperhatikan arah angin, serta ditujukan semata-mata untuk menanam padi lokal demi ketahanan pangan keluarga bukan untuk ekspansi perkebunan komersial.

Ilustrasi matematis bahwa 50 kepala keluarga akan serta-merta menciptakan 100 hektare bencana kebakaran adalah asumsi yang mengabaikan realitas lapangan. Pada praktiknya, masyarakat adat membuka ladang secara terpencar mengikuti sistem gilir balik dan memiliki mekanisme sanksi adat yang berat apabila api sampai melompat ke kebun atau hutan milik warga lain.

Mandat Konstitusi dan Hukum yang Hidup (Living Law)

Menghapus Pasal 69 ayat (2) UU PPLH berarti menabrak mandat konstitusi sendiri. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Selain itu, semangat pengakuan terhadap kearifan lokal juga sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memulihkan hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya.

Keberadaan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH sebenarnya merupakan titik temu yang bijak (win-win solution) antara kepentingan pelestarian lingkungan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas pangan dan kebudayaan.

Tanpa adanya instrumen hukum tersebut, petani kecil yang tidak memiliki akses terhadap alat berat maupun modal pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) akan langsung berhadapan dengan jerat pidana hanya karena mempertahankan dapur keluarganya.

Dalam ini perlu solusi yg konstruktif Perketat Pengawasan, Bukan Cabut Hak Hidup

Jika kekhawatiran pemohon adalah penyalahgunaan celah hukum oleh oknum tak bertanggung jawab atau perusahaan yang berlindung di balik kedok kearifan lokal, maka solusinya bukanlah menghapus pasal pengecualian tersebut. Menghapus Pasal 69 ayat (2) ibarat membakar lumbung hanya karena ingin mengusir tikus.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum semestinya memperkuat pengawasan di tingkat tapak, memperjelas pendataan dan pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, serta menyediakan dukungan teknologi pertanian ramah lingkungan yang terjangkau dan gratis bagi petani tradisional.

Menjaga lingkungan hidup dari bencana asap adalah kewajiban bersama. Namun, keadilan ekologis sejati tidak pernah lahir dari hukum yang buta terhadap realitas sosial dan menindas masyarakat adat yang selama berabad-abad justru menjadi penjaga sejati hutan Kalimantan.

*Penulis adalah Sekretaris DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Kalimantan Barat

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play