109 Personel Satpol PP PPPK Bengkayang Tuntut Kepastian Status, Minta Diangkat Jadi PNS

Bengkayang (Suara Kalbar)– Sebanyak 109 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkayang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meminta kepastian status kepegawaian dan kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Aspirasi tersebut disampaikan menyusul Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pada Rabu (11/11/2026). Pertemuan itu membahas persoalan kewenangan Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan Perda dan Perkada.

Ketua Forum PPPK Polisi Pamong Praja Lintas Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, Ferianus Zebua, mengatakan 109 personel Satpol PP PPPK di Bengkayang saat ini menghadapi ketidakjelasan dalam menjalankan tugas. Mereka dituntut menegakkan aturan di lapangan, tetapi pada saat bersamaan masih menghadapi persoalan terkait status dan batas kewenangan.

“Di satu sisi, kami mengenakan seragam, menjalankan operasi penertiban, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan perintah pimpinan daerah. Di sisi lain, status dan kewenangan kami dalam penegakan hukum daerah masih kerap dipertanyakan, baik oleh pelanggar maupun dalam proses administrasi dan yudisial,” ujar Ferianus kepada Suarakalbar.co.id, Jumat (13/11/2026).

Menurut Ferianus, ketidakjelasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas personel Satpol PP di lapangan. Mereka kerap berada dalam posisi sulit ketika harus mengambil tindakan terhadap pelanggaran Perda maupun Perkada.

Personel, kata dia, khawatir tindakan tegas yang dilakukan justru dianggap melampaui kewenangan. Namun, apabila tidak mengambil tindakan, mereka berisiko dinilai tidak menjalankan tanggung jawab sebagai aparat penegak peraturan daerah.

Secara hukum, keberadaan Satpol PP memiliki landasan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan pelindungan kepada masyarakat.

Persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebut Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi para personel untuk meminta peninjauan terhadap kebijakan pengalihan status Satpol PP menjadi PPPK. Mereka menginginkan status kepegawaian dan jabatan fungsional diselaraskan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Ferianus menjelaskan, dalam pelaksanaan penegakan Perda yang bersifat yustisial, terdapat persyaratan dan kewenangan tertentu yang harus dipenuhi, termasuk kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara itu, personel Non-PNS disebut hanya dapat membantu pelaksanaan tugas PPNS dan tidak menjalankan kewenangan penyidikan secara mandiri.

“Kondisi inilah yang menimbulkan ketimpangan. Banyak rekan kami telah mengabdi bertahun-tahun, memiliki pengalaman penegakan, dan telah mengikuti pendidikan serta pelatihan kedinasan, tetapi kewenangan formalnya belum setara dengan beban tugas yang diemban,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Ferianus menyampaikan empat tuntutan yang mewakili 109 personel Satpol PP PPPK Kabupaten Bengkayang.

Pertama, kepastian kewenangan. Mereka meminta adanya penegasan tertulis bahwa personel Satpol PP PPPK yang telah memenuhi kualifikasi memiliki kewenangan dalam penegakan Perda dan Perkada, termasuk tindakan penertiban nonyustisial.

Kedua, kesetaraan status kepegawaian. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan pengalihan status Satpol PP menjadi PPPK agar selaras dengan Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, mereka menargetkan 109 personel Satpol PP PPPK Bengkayang dapat berstatus PNS paling lambat pada 2027.

Ketiga, perlindungan hukum. Para personel meminta jaminan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai prosedur. Mereka juga menginginkan kejelasan mekanisme pengangkatan sebagai PPNS bagi personel yang telah memenuhi persyaratan.

Keempat, kesejahteraan dan jenjang karier. Mereka menuntut kepastian pengembangan karier, perhitungan angka kredit, serta kesejahteraan yang sebanding dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaan di lapangan.

Ferianus menegaskan, perjuangan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan perubahan status kepegawaian. Menurutnya, kepastian kewenangan juga diperlukan untuk menjamin proses penegakan aturan daerah berjalan sesuai koridor hukum.

“Penegakan Perda yang dilakukan oleh aparat tanpa kewenangan yang jelas berpotensi menimbulkan gugatan, konflik di lapangan, dan melemahkan wibawa pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, RDPU yang digelar BAP DPD RI tersebut turut menghadirkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengatur BUMN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Danantara Indonesia, serta pihak pengadu.

Melalui forum tersebut, para personel berharap DPD RI dapat menjembatani aspirasi mereka agar mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat dalam bentuk rekomendasi kebijakan.

“Bagi kami, perjuangan ini adalah tentang keadilan dan kepastian hukum. Kami ingin bekerja dengan tenang, bertindak sesuai kewenangan, dan dilindungi oleh hukum yang sama yang kami tegakkan setiap hari di tengah masyarakat,” pungkas Ferianus.

Penulis: Kurnadi