Jangan Biarkan Pendidikan Kehilangan Jiwa Kemanusiaannya

Oleh: Yanto Sandy Tjang*

Pendidikan nasional kembali berada di persimpangan. Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang mampu menjawab perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan dunia kerja. Namun, di tengah berbagai agenda pembaruan, persoalan mendasar masih membayangi: kesejahteraan guru yang belum merata, kesenjangan mutu antarsekolah, keterbatasan fasilitas di wilayah tertinggal, serta keberlanjutan sekolah swasta yang selama ini turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi agenda penting. Perubahan zaman memang menuntut penyesuaian regulasi. Namun, pembaruan hukum tidak boleh berhenti pada penyusunan pasal, penyederhanaan kelembagaan, atau pergantian nomenklatur kebijakan. Yang harus dibenahi adalah persoalan nyata yang dihadapi peserta didik, guru, orang tua, dan penyelenggara pendidikan.

Pertanyaan mendasarnya: apakah Sisdiknas hendak membentuk manusia Indonesia yang utuh atau sekadar menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja? Pendidikan memang harus mempersiapkan generasi memasuki dunia kerja, tetapi misinya jauh lebih luas, yakni membentuk karakter, integritas, daya kritis, tanggung jawab, dan kepekaan sosial. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia.

Pembaruan atau Pemusatan Kendali?

Penyederhanaan regulasi pendidikan memang diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperbaiki tata kelola. Namun, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk memusatkan kendali, mengurangi otonomi sekolah, atau mengabaikan keragaman penyelenggara pendidikan.

Sistem pendidikan Indonesia tidak dibangun pemerintah semata. Sekolah negeri, sekolah swasta, yayasan pendidikan, organisasi keagamaan, masyarakat adat, dan komunitas lokal telah lama mengambil bagian dalam pelayanan pendidikan. Kontribusi mereka harus diakui sebagai bagian dari tanggung jawab bersama mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, pembahasan RUU Sisdiknas tidak boleh menjadi urusan teknis pemerintah dan DPR semata. Guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, pengelola sekolah swasta, organisasi profesi, dan masyarakat di daerah tertinggal harus dilibatkan secara bermakna. Partisipasi publik bukan sekadar sosialisasi setelah keputusan dibuat, melainkan kesempatan untuk ikut menentukan arah kebijakan. Kritik terhadap rancangan undang-undang tidak boleh dianggap sebagai hambatan. Justru melalui keterbukaan dan perdebatan yang sehat, risiko kebijakan dapat diidentifikasi sebelum diberlakukan.

Guru Bukan Sekadar Dituntut Mengabdi

Persoalan paling mendesak dalam pembaruan Sisdiknas adalah kesejahteraan guru. Selama ini, guru disebut sebagai ujung tombak pendidikan, tetapi belum semuanya memperoleh penghargaan yang sepadan dengan tanggung jawabnya. Perbedaan status ASN, PPPK, honorer, dan guru swasta masih menimbulkan kesenjangan penghasilan, kepastian kerja, perlindungan, serta kesempatan pengembangan profesi.

Dalam pembahasan RUU Sisdiknas pada Oktober 2026, Komisi X DPR menyoroti perlunya standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan madrasah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menyampaikan bahwa sekitar 83,5 persen guru swasta masih menerima penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Angka tersebut menjadi peringatan bahwa persoalan kesejahteraan pendidik belum memperoleh penyelesaian memadai. Bagaimana mungkin guru diharapkan membentuk generasi unggul apabila sebagian dari mereka masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Kesejahteraan bukan hadiah atas pengabdian, melainkan hak profesional sekaligus prasyarat pendidikan bermutu.

RUU Sisdiknas harus memberikan kepastian mengenai penghasilan layak, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan pengembangan profesi. Pemerintah juga perlu mengurangi beban administrasi yang berlebihan agar guru dapat lebih banyak mencurahkan waktu untuk mendampingi peserta didik.

Kebijakan pengangkatan guru swasta menjadi ASN atau PPPK pun harus dirancang secara cermat. Peningkatan kesejahteraan guru jangan sampai menyebabkan sekolah swasta kehilangan tenaga pendidik tanpa mekanisme penggantian. Hak guru dan keberlangsungan sekolah tidak boleh dipertentangkan. Negara harus menjamin keduanya melalui skema transisi dan dukungan pembiayaan yang adil.

Sekolah Swasta Bukan Pesaing Negara

Sekolah swasta tumbuh dari prakarsa masyarakat, yayasan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal. Di banyak tempat, terutama wilayah yang belum terjangkau pelayanan pemerintah secara memadai, sekolah swasta justru menjadi tumpuan pendidikan masyarakat. Karena itu, sekolah swasta tidak boleh diposisikan sebagai pesaing sekolah negeri. Keduanya merupakan mitra dalam menjalankan amanat konstitusi. Negara memang berkewajiban menjamin standar mutu dan perlindungan peserta didik, tetapi juga harus menghormati kontribusi serta kekhasan lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Dukungan pemerintah perlu diwujudkan melalui bantuan operasional, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas, dan pembiayaan afirmatif. Sekolah swasta yang melayani keluarga miskin dan masyarakat terpencil tidak seharusnya diperlakukan sama dengan lembaga pendidikan yang memiliki sumber daya ekonomi besar. Keadilan menuntut kebijakan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keseragaman perlakuan.

Anak Daerah 3T Berhak atas Masa Depan yang Sama

Ketimpangan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) merupakan persoalan keadilan sosial. Secara konstitusional, setiap anak memiliki hak yang sama atas pendidikan. Namun, kenyataannya, kesempatan tersebut belum dinikmati secara setara.

Anak-anak di kota besar mungkin belajar dengan fasilitas memadai, internet, laboratorium, dan tenaga pengajar lengkap. Sebaliknya, di sejumlah wilayah terpencil, persoalannya jauh lebih mendasar: jarak sekolah yang jauh, kekurangan guru, ruang kelas tidak layak, transportasi sulit, dan jaringan komunikasi terbatas.

Anak yang lahir di pulau kecil atau pedalaman tidak boleh memiliki peluang hidup lebih sempit hanya karena tempat kelahirannya. Jika dibiarkan, ketimpangan pendidikan akan terus mewariskan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif dengan memperhitungkan kondisi geografis, biaya hidup, dan tantangan sosial budaya. Guru di daerah 3T membutuhkan insentif layak, fasilitas tempat tinggal, akses pengembangan profesi, dan kepastian karier. Sekolah juga memerlukan dukungan operasional sesuai kondisi wilayahnya.

Teknologi digital dapat memperluas akses pembelajaran, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menggantikan kehadiran guru. Pendidikan juga harus menghargai bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat, sejarah lokal, dan kearifan ekologis sebagai bagian dari kekayaan pembelajaran nasional.

Anggaran Besar Harus Menghasilkan Keadilan

Konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin kualitas pendidikan. Persoalan sesungguhnya adalah apakah dana tersebut benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas, dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

RUU Sisdiknas perlu memperjelas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pembiayaan pendidikan. Desentralisasi jangan sampai membuat daerah dengan kapasitas fiskal rendah semakin tertinggal. Pemerintah pusat harus memastikan adanya mekanisme afirmasi agar anak-anak di daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan sekadar jumlah sekolah yang dibangun atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukurannya adalah apakah anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan yang sama untuk maju, apakah guru dapat hidup layak, apakah sekolah swasta yang melayani masyarakat kecil mampu bertahan, dan apakah anak-anak di wilayah 3T mendapatkan pendidikan bermutu.

Pendidikan bukan proyek lima tahunan yang keberhasilannya cukup diukur melalui laporan pemerintahan. Pendidikan merupakan investasi lintas generasi yang menentukan watak dan masa depan bangsa. Kurikulum boleh berubah, teknologi boleh berkembang, dan tata kelola boleh disempurnakan. Namun, jangan sampai ada anak kehilangan masa depan karena kemiskinan, guru dibiarkan hidup dalam ketidaklayakan, atau sekolah diabaikan hanya karena jauh dari pusat kekuasaan.

Sisdiknas yang kuat bukanlah sistem yang paling rumit peraturannya, melainkan sistem yang paling sungguh-sungguh menghadirkan keadilan. Sebab, pendidikan yang memuliakan manusia adalah fondasi bagi Indonesia yang bermartabat.

*Penulis adalah Anggota DPN Forum Masyarakat Katolik Indonesia dan Staf Pengajar Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.