Ketika Suara Sains Dibungkam, Siapa yang Melindungi Rakyat dari Asap Karhutla?

Oleh: Linda Anggraini

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan persoalan keselamatan rakyat yang menyangkut tanggung jawab negara. Ketika hutan dan lahan terbakar, masyarakat tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga harus menghadapi ancaman kesehatan akibat paparan asap berbahaya. Ironisnya, ketika fakta mengenai bahaya tersebut disuarakan melalui konten investigasi ilmiah, justru muncul persoalan baru berupa penghapusan konten di ruang digital.

Dugaan adanya penghapusan serta pembatasan jangkauan konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan penyebaran informasi di ruang digital. Persoalan ini turut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia platform, khususnya Meta, serta peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi.

Isu tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah tokoh mengungkapkan adanya penurunan jangkauan unggahan mereka yang berkaitan dengan karhutla. Salah satunya adalah komedian Wendy Cagur, yang mempertanyakan perubahan jangkauan konten di akun media sosialnya setelah ikut menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan. (wartaekonomi.co.id 25/10/2026 )

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa konten yang mengangkat persoalan keselamatan masyarakat justru tidak dapat bertahan di ruang digital?

Jika benar penghapusan dilakukan tanpa dasar yang transparan, maka hal tersebut berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting bagi keselamatan mereka. Apalagi, persoalan karhutla bukanlah isu sepele. Asap kebakaran hutan dan lahan mengandung partikel berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Ibu hamil, anak-anak, lansia, serta penderita penyakit jantung dan paru-paru merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan polusi udara. Dalam situasi seperti ini, informasi ilmiah seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan justru menjadi sesuatu yang sulit diakses.

Sistem demokrasi kerap menjadikan kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Namun, peristiwa penghapusan konten karhutla menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak selalu berjalan sebagaimana yang dijanjikan.

Ketika konten yang mengangkat persoalan lingkungan dan keselamatan rakyat dihapus tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan informasi dijalankan.

Memang, penghapusan konten oleh platform digital tidak serta-merta membuktikan adanya intervensi pemerintah. Namun, ketidakjelasan alasan penghapusan tetap perlu dikritisi karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Terlebih, ketika persoalan yang diangkat berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Di sisi lain, karhutla yang terus berulang juga memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan lingkungan. Negara dituntut tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu mencegah kerusakan sejak awal.

Jangan sampai masyarakat harus menghadapi ancaman asap setiap tahun, sementara suara yang mengungkap fakta dan mengingatkan bahaya justru kehilangan ruang untuk disampaikan.

Kebebasan berekspresi seharusnya menjadi sarana untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan sekadar slogan dalam sistem demokrasi. Jika kebebasan tersebut tidak mampu menjamin tersampaikannya kritik yang membela keselamatan masyarakat, maka perlu ada evaluasi mendasar terhadap sistem pengelolaan informasi dan kebijakan publik.

Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Penguasa bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pihak yang bertanggung jawab mengurus urusan rakyat dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka.

Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam persoalan karhutla, Islam menawarkan penyelesaian yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh akar persoalan.

Islam melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56)

Ayat ini menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus dijaga dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan hingga menimbulkan kerusakan. Dalam perspektif Islam, negara berkewajiban mengelola hutan dan lahan secara bertanggung jawab. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, pengelolaan kawasan gambut, serta pencegahan kebakaran harus dilakukan secara serius.

Negara juga wajib menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan atau menyebabkan kerusakan lingkungan, tanpa pandang bulu. Dengan demikian, pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau penanganan darurat, tetapi harus menjadi kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.

Islam menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, negara tidak boleh menjadikan keuntungan ekonomi sebagai satu-satunya pertimbangan. Aktivitas ekonomi harus berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Jika suatu kebijakan atau aktivitas usaha terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat, maka negara wajib melakukan evaluasi serta penindakan sesuai ketentuan hukum.

Pengelolaan hutan dan lahan juga harus memperhatikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Jangan sampai kepentingan ekonomi segelintir pihak justru mengorbankan kesehatan dan keselamatan rakyat banyak.

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk diam ketika melihat kemungkaran atau penyimpangan dalam pengurusan masyarakat.

Allah Swt. berfirman:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran: 104)

Menyampaikan fakta tentang kerusakan lingkungan, mengingatkan bahaya karhutla, serta mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat merupakan bagian dari aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dalam Islam, aktivitas mengoreksi penguasa juga dikenal sebagai muhasabah lil hukam. Karena itu, suara kritis yang disampaikan berdasarkan fakta dan bertujuan memperbaiki keadaan seharusnya mendapatkan ruang.

Negara perlu menjamin mekanisme penyampaian kritik yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara itu, platform digital harus memiliki prosedur moderasi yang jelas, termasuk memberikan alasan penghapusan konten dan menyediakan mekanisme banding.

Kritik terhadap kebijakan tidak boleh serta-merta dianggap sebagai ancaman, terlebih ketika kritik tersebut berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan diserahkan sepenuhnya kepada kepentingan individu atau korporasi.

Dalam konteks kehutanan, negara harus memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak menghilangkan hak masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan yang membahayakan kehidupan.

Negara juga harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan lahan. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada penegakan hukum yang adil dan tegas.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Demikian pula, persoalan penghapusan konten tidak cukup diselesaikan dengan meminta platform mengembalikan video.

Keduanya harus dilihat sebagai persoalan yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Umat perlu memahami bagaimana sistem pengelolaan sumber daya alam, kebijakan lingkungan, dan mekanisme pengawasan informasi dapat memengaruhi keselamatan masyarakat.

Islam menawarkan pandangan hidup yang menjadikan syariat sebagai landasan dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta kepemimpinan yang amanah.

Perubahan mendasar diperlukan agar perlindungan terhadap rakyat tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. ***

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalimantan Barat