Polri Jadwalkan Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Jakarta (Suara Kalbar)– Polri berencana melanjutkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal pada pekan depan. Salah satu nama yang disebut akan menjalani proses persidangan etik tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, pemeriksaan etik terhadap para terduga pelanggar akan segera dilanjutkan. Ia memastikan seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Jadwalnya minggu depan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Isir menegaskan, Polri tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun dalam proses penegakan kode etik, termasuk terhadap Listyo Sigit yang merupakan perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang empat.

Ia menjelaskan, susunan komisi yang akan memeriksa Listyo Sigit dalam sidang etik nantinya ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Menurutnya, proses penegakan aturan profesi harus berjalan sesuai ketentuan tanpa memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu.

“Namun, secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas,” pungkasnya.

Polri, lanjut Isir, akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang etik terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut kepada masyarakat.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal. Dalam perkara tersebut, Ahrie diduga memiliki peran dalam pelaksanaan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Dugaan pelanggaran itu disebut terjadi ketika Ahrie menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dalam putusan sidang etik, Ahrie dijatuhi sanksi berupa tindakan etika dan administratif. Untuk pelanggaran etik, perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sementara sanksi administratif yang dijatuhkan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Atas putusan tersebut, Ahrie menyatakan mengajukan banding.

Dalam perkembangan penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri juga telah melakukan penahanan terhadap sejumlah tersangka. Dari empat orang yang disebut sebagai tersangka, tiga di antaranya ditahan di Markas Komando (Mako) Korps Brigade Mobil (Brimob).

Ketiga orang tersebut masing-masing Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), dan Eko Hadi (EH). Adapun tersangka Slamet Uliandi (SU) belum menjalani penahanan karena dikabarkan sedang mengalami sakit.

Dengan rencana pelaksanaan sidang etik pada pekan depan, Polri akan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar kode etik profesi dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

Sumber: Beritasatu.com