Pemprov Kalbar Perkuat Sinergi Pertamina dan PLN Atasi Kendala Pasokan Energi

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi bersama Pertamina dan PT PLN untuk mengatasi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, serta pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada aktivitas masyarakat.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).

Rapat dihadiri Sales Area Manager Pertamina Kalbar, General Manager (GM) PLN Wilayah Kalimantan Barat, GM PT AKR, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Provinsi Kalbar, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar.

Gubernur Ria Norsan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan untuk merumuskan langkah konkret dalam mengatasi kendala penyaluran BBM ke wilayah pedalaman dan pesisir, sekaligus mencari solusi atas pemadaman listrik bergilir yang saat ini dirasakan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memperbaiki distribusi BBM bersubsidi agar lebih mudah diakses masyarakat. Keluhan warga, termasuk nelayan di sejumlah kawasan pesisir, menjadi salah satu perhatian pemerintah.

“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” ungkap Ria Norsan.

Ia meminta seluruh instansi terkait dan badan usaha sektor energi memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta mempercepat penanganan kendala di lapangan. Dengan demikian, distribusi BBM diharapkan berjalan lebih lancar dan dampak pemadaman listrik terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Pertamina Tambah 27 Mobil Tangki

Dalam rapat tersebut, Sales Area Manager Pertamina Kalbar menjelaskan bahwa distribusi BBM ke sejumlah wilayah pedalaman, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, Landak, dan sekitarnya, menghadapi tantangan geografis serta kendala transportasi.

Salah satu kendala terjadi ketika penyaluran pasokan melalui jalur sungai menuju depot di Sintang terganggu akibat surutnya muka air Sungai Kapuas.

“Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, Pertamina mengoptimalkan distribusi melalui jalur darat dengan menambah sekitar 27 unit mobil tangki. Pertamina juga menyediakan sejumlah area istirahat bagi awak mobil tangki guna mendukung kelancaran perjalanan.

Penambahan armada ini diharapkan memperkuat pengiriman BBM dari Pontianak ke daerah-daerah yang memiliki jarak tempuh cukup jauh, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Pemadaman Bergilir Dipicu Pemeliharaan PLTU Ketapang

Sementara itu, GM PLN Wilayah Kalimantan Barat, Maria Goreti, menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan mayor atau major overhaul pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Ketapang.

Pemeliharaan tersebut diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 54 hari. Selama proses berlangsung, kemampuan pasokan daya dalam sistem kelistrikan mengalami keterbatasan sehingga PLN perlu melakukan pengaturan beban.

Maria Goreti mengatakan, PLN berupaya mengurangi dampak pemadaman terhadap masyarakat dengan mengatur pelaksanaannya pada malam hari. Durasi pemadaman di setiap lokasi yang terdampak ditargetkan maksimal dua jam.

“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar mendorong Pertamina dan PLN terus menjalankan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk mempercepat penyelesaian kendala distribusi BBM dan menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar warga dapat mengetahui perkembangan penanganan gangguan pasokan energi.

Pemprov Kalbar berharap sinergi lintas instansi tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan BBM, memperbaiki kelancaran distribusi hingga wilayah pedalaman dan pesisir, serta meminimalkan gangguan layanan listrik sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS