Hadapi Musim Penghujan, Pemprov Kalbar Perkuat Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada musim penghujan 2026/2027. Seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan mitigasi dan memastikan kesiapan sumber daya, jalur evakuasi hingga sistem peringatan dini.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (6/10/2026).

Norsan mengatakan, rapat koordinasi menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh unsur pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi potensi bencana.

“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegasnya.

Menurutnya, sejumlah bencana yang berpotensi terjadi selama musim penghujan antara lain banjir, banjir rob, banjir genangan, angin puting beliung, serta tanah longsor atau tanah bergerak. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD, terdapat 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan di Kalimantan Barat yang berpotensi rawan banjir.

Kapuas Hulu menjadi daerah dengan jumlah desa/kelurahan rawan banjir terbanyak, yakni 104 desa/kelurahan. Berikutnya Landak 82, Melawi 80, Sanggau 59, Bengkayang 45, Sintang 39, Sekadau 36, Mempawah 33, Ketapang 26, Kayong Utara 21, Kubu Raya 18, Kota Singkawang 7, Sambas 6, dan Kota Pontianak 3 kelurahan.

“Saya minta Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota memahami betul titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing,” ujar Ria Norsan.

Ia menjelaskan, karakteristik banjir di Kalimantan Barat dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya kerusakan lingkungan, tingginya intensitas curah hujan, kapasitas drainase dan aliran yang rendah akibat penyempitan serta pendangkalan, kondisi topografi, hingga pasang laut.

Dampak banjir, kata dia, tidak hanya diukur dari luas, kedalaman dan lamanya genangan. Kerugian terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian, mulai dari kerusakan areal pertanian dan tambak, infrastruktur, terganggunya transportasi, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Belajar dari Bencana 2025

Gubernur juga meminta seluruh pihak mengambil pelajaran dari kejadian bencana yang terjadi pada 2025.

Berdasarkan data BPBD hingga 9 Desember 2025, tercatat 30 kejadian bencana di Kalimantan Barat yang seluruhnya merupakan banjir. Bencana tersebut berdampak terhadap 450.386 jiwa, menyebabkan 6.654 jiwa mengungsi dan dua orang meninggal dunia.

Selain itu, sebanyak 73.350 unit rumah terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 89 rumah mengalami rusak ringan, dua rusak sedang dan lima rusak berat. Lima jembatan juga mengalami kerusakan berat.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan,” tegasnya.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Ria Norsan meminta Pemprov Kalbar memastikan seluruh pemerintah kabupaten/kota melaksanakan langkah kesiapsiagaan. Perangkat daerah di tingkat provinsi juga diminta menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penanganan bencana.

Table Top Exercise juga diminta dilaksanakan sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan menghimpun relawan serta berbagai dukungan lainnya untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat provinsi.

Kepada para bupati dan wali kota, Gubernur meminta enam langkah utama. Pertama, menyosialisasikan daerah rawan bencana. Kedua, memastikan tempat evakuasi akhir siap digunakan.

Ketiga, memastikan camat, lurah dan kepala desa melakukan kesiapsiagaan. Keempat, menyiapkan sumber daya pada masing-masing perangkat daerah. Kelima, mengaktifkan Pusdalops BPBD apabila telah tersedia. Keenam, melaksanakan simulasi pertolongan sesuai rencana kontingensi.

Sementara itu, camat, kepala desa dan lurah diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan tempat evakuasi sementara di wilayah rawan. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” katanya.

Penanganan Banjir Harus Lintas Sektor

Ria Norsan menegaskan, penanggulangan banjir tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD. Penanganannya membutuhkan kerja bersama lintas sektor.

Upaya tersebut antara lain pembangunan atau normalisasi waduk dan bendungan, pembangunan kanal, normalisasi saluran, serta konservasi tanah dan air di wilayah hulu sungai.

Selain langkah fisik, pemerintah juga perlu memperkuat sistem prakiraan dan peringatan dini, penyuluhan serta pendidikan kepada masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tata ruang dan pola pemanfaatan dataran banjir serta daerah aliran sungai (DAS) hulu juga harus diperkuat.

Menurutnya, bencana memang tidak sepenuhnya dapat dicegah. Namun, korban dan kerugian dapat diminimalkan apabila kesiapsiagaan dilakukan secara matang dan terkoordinasi.

Ia meminta seluruh arahan dalam rapat koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan dilaporkan perkembangannya.

“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.

BMKG Ingatkan Perubahan Cuaca Cepat

Sementara itu, Kepala BMKG Kalimantan Barat, Erika Mardiyanti, mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah selama musim penghujan.

Dalam paparannya, Erika menekankan pentingnya pemerintah daerah memahami kondisi cuaca dan dinamika atmosfer yang berkembang, terutama potensi hujan berintensitas tinggi yang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi.

“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat. Karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat diminta mencermati informasi prakiraan serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG secara berkala.

“Yang paling penting adalah bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Erika, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Dengan mengetahui potensi cuaca sejak dini, pemerintah daerah dapat menyiapkan personel, peralatan, lokasi evakuasi, serta memastikan jalur komunikasi kebencanaan berjalan dengan baik.

BMKG Kalbar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar informasi prakiraan dan peringatan dini dapat diteruskan secara cepat hingga ke masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan banjir, tanah longsor maupun angin kencang.

“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun kesamaan langkah antara BMKG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan 2026/2027,” tutupnya.

Rakor tersebut dihadiri pejabat yang mewakili bupati/wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar, Kepala BMKG Kalbar, serta kepala BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS