Hadapi Ancaman El Nino Panjang, Perkuat Penanganan Karhutla di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar)  – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, memperkuat langkah penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau.

Penguatan penanganan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago secara hybrid, Selasa (15/9/2026).

Rakor diikuti Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati, serta kepala BPBD dari sejumlah provinsi yang menghadapi persoalan Karhutla. Dari Kalimantan Barat, Gubernur Ria Norsan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait mengikuti rapat dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar.

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menyampaikan perkembangan terkini penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Ia mengatakan, titik api masih ditemukan, dengan lokasi yang dominan berada di kawasan lahan gambut, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.

“Titik api dominan masih di lahan gambut Ketapang dan Kubu Raya. Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus kami lakukan bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA),” ujar Norsan.

Menurutnya, penanganan Karhutla dilakukan secara terpadu melalui pemantauan dan patroli, pemadaman di lapangan, dukungan operasi udara hingga pelaksanaan modifikasi cuaca.

Sinergi lintas sektor, kata dia, diperlukan untuk mencegah titik api berkembang dan meluas menjadi kebakaran yang lebih besar, terlebih apabila kondisi kemarau berlangsung lebih panjang.

Selain ancaman kebakaran, musim kemarau dan Karhutla juga berdampak terhadap kondisi lingkungan serta kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu persoalan yang muncul adalah intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air PDAM di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan air yang disalurkan kepada masyarakat terasa asin.

Di sisi lain, kualitas udara di Kota Pontianak juga sempat berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh Karhutla.

Menghadapi dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat, di antaranya penyaluran bantuan air bersih dan pembagian masker.

“Pemprov sudah menggeser Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Kami juga dibantu Peserta Didik Sespimti Dikreg 36 sebagai Satgas Edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar,” kata Norsan.

Ia menegaskan, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat di lapangan. Peran serta masyarakat menjadi bagian penting, terutama dalam mencegah munculnya titik api baru.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.

Empat Instruksi Menko Polkam

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan empat instruksi utama untuk memperkuat penanganan Karhutla di daerah.

Pertama, memperkuat deteksi dini dan patroli terpadu, terutama di kawasan gambut dan area konsesi.

Kedua, mempercepat proses pemadaman serta memastikan api tidak dibiarkan berkembang dan meluas.

Ketiga, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi.

Keempat, meningkatkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan Karhutla.

Empat instruksi tersebut menjadi bagian dari penguatan langkah bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi kemarau panjang serta peningkatan risiko Karhutla.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur terkait.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat respons terhadap titik api, memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mengurangi dampak Karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.

Rakor ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman El Nino serta mencegah meluasnya Karhutla di Kalimantan Barat sepanjang 2026.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS