Kemendikdasmen Percepat Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana di Sejumlah Daerah

Jakarta (Suara Kalbar) — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat program revitalisasi sekolah yang terdampak bencana di sejumlah daerah, termasuk Sumatera, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Revitalisasi sekolah terdampak bencana menjadi salah satu prioritas Kemendikdasmen pada 2026. Selain sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, pemerintah juga memprioritaskan sekolah dengan kondisi rusak berat serta satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan terdapat tiga kelompok utama yang menjadi sasaran program revitalisasi sekolah tahun ini.

“Ya, untuk revitalisasi 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga, ya. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, itu sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Mu’ti, pemerintah merencanakan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Program tersebut dilaksanakan Kemendikdasmen bersama kementerian terkait.

Dari total sasaran tersebut, sebanyak 11.744 satuan pendidikan telah mulai dibangun. Sementara itu, sekitar 1.000 satuan pendidikan lainnya telah menyelesaikan proses revitalisasi.

Mu’ti mengatakan pembangunan juga telah dimulai untuk program yang memperoleh alokasi dari anggaran biaya tambahan (ABT).

“Kemudian yang alokasi dari anggaran biaya tambahan untuk 60.000 juga sudah mulai kita bangun. Yang ABT 1 dan ABT 2 juga sudah mulai kita bangun,” ucapnya.

Program revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri. Sekolah swasta juga menjadi bagian dari sasaran pembangunan karena dinilai memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.

Kemendikdasmen menempatkan revitalisasi sekolah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang terus dijalankan pada 2026. Karena itu, Mu’ti meminta dukungan masyarakat dan media untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut.

“Ini menjadi bagian dari kebijakan Bapak Presiden yang alhamdulillah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar,” tutur Mu’ti.

Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap revitalisasi dapat membantu memulihkan sarana dan prasarana pendidikan, terutama bagi sekolah yang terdampak bencana, mengalami kerusakan berat, maupun berada di wilayah 3T.

Sumber: Beritasatu.com