Pemkab Melawi Gelontorkan BTT Rp600 Juta untuk Penanganan Karhutla, BPBD: Dukungan Diberikan Bertahap

Melawi (Suara Kalbar)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026 terus diberikan secara bertahap.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, pemerintah daerah telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total mencapai Rp600 juta untuk memperkuat operasi penanganan Karhutla di lapangan.

Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Daniel, mengatakan dukungan anggaran tersebut diberikan dalam dua tahap, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan kondisi Karhutla di wilayah Kabupaten Melawi.

“Dukungan BTT untuk penanganan Karhutla sampai saat ini sudah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta,” ujar Daniel kepada jurnalis Suarakalbar.co.id, Selasa (1/9/2026).

Daniel menjelaskan, pada tahap pertama Pemkab Melawi mengalokasikan BTT sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam operasi penanganan Karhutla.

Di antaranya untuk mendukung insentif personel Satgas yang bertugas di lapangan, konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dan mesin operasional, serta pengadaan selang mesin pemadam untuk mengganti sejumlah selang yang telah rusak atau tidak layak digunakan.

“Anggaran tahap pertama kita prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak agar personel tetap bisa bergerak dan peralatan pemadaman yang rusak dapat segera diganti,” jelasnya.

Namun, seiring meningkatnya intensitas dan cakupan Karhutla, kebutuhan operasional di lapangan juga semakin besar.

Pemkab Melawi kemudian kembali memberikan dukungan BTT tahap kedua sebesar Rp400 juta.

Menurut Daniel, anggaran tahap kedua tersebut dipersiapkan untuk memperkuat operasi Satgas secara lebih luas, termasuk mendukung personel dan relawan yang jumlahnya terus bertambah.

Selain itu, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional penanganan di tingkat kecamatan, konsumsi, BBM, serta perawatan dan servis kendaraan operasional yang terus digunakan untuk mobilisasi pemadaman.

“Ketika titik penanganan bertambah dan operasi harus bergerak sampai ke kecamatan serta lokasi-lokasi yang cukup jauh, kebutuhan operasional otomatis meningkat,” katanya.

Daniel menegaskan, penanganan Karhutla tidak hanya membutuhkan peralatan pemadam, tetapi juga membutuhkan dukungan terhadap keseluruhan operasional di lapangan.

Wilayah Kabupaten Melawi yang luas dengan lokasi kebakaran yang tersebar membuat mobilisasi personel dan peralatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Yang harus digerakkan bukan hanya alat pemadam. Ada personel, relawan, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, perawatan sarana, komunikasi hingga transportasi,” ungkapnya.

Terlebih, penanganan Karhutla melibatkan banyak unsur lintas sektor.

Mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, pemadam kebakaran, TAGANA, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat.

“Karena itu, ketika skala kebakaran meningkat, kebutuhan dukungan operasional juga ikut meningkat, ” Ungkap nya.

Daniel menyampaikan, dukungan anggaran tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkab Melawi terhadap penanganan bencana di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Menurutnya, keselamatan masyarakat dan penanganan bencana tetap menjadi bagian penting yang harus mendapat dukungan.

Peningkatan dukungan dari Rp200 juta pada tahap pertama menjadi Rp400 juta pada tahap kedua juga menunjukkan adanya penyesuaian berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

“Penanganan bencana itu dinamis. Kebutuhan di awal tentu berbeda dengan ketika kondisi semakin berkembang. Karena itu dukungan anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” ujarnya.

Daniel juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi Karhutla.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah desa, kecamatan, relawan dan masyarakat terus dilakukan.

“Karhutla bukan persoalan satu organisasi atau satu instansi. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia menilai, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi, komando dan dukungan dasar operasional dapat berjalan. Namun keberhasilan pengendalian Karhutla juga sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur di lapangan.

Terkait penggunaan anggaran, Daniel memastikan pengelolaan BTT tetap dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Ia memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber serta penggunaan anggaran penanganan bencana.

“Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran,” katanya.

Daniel juga menegaskan bahwa angka Rp600 juta tersebut merupakan dukungan BTT yang diberikan kepada BPBD secara bertahap. Sementara penanganan Karhutla secara keseluruhan juga melibatkan sumber daya dari berbagai instansi dan unsur lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Karena itu, dukungan penanganan Karhutla tidak semata-mata dapat diukur dari besaran anggaran pemerintah daerah, tetapi juga dari mobilisasi personel, kendaraan, peralatan dan sumber daya lintas sektor yang setiap hari bekerja di lapangan.

Di akhir keterangannya, Daniel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terus berjibaku menangani Karhutla.

Menurutnya, mereka yang berada di garis depan menghadapi kondisi yang tidak mudah, mulai dari panas, asap, jarak tempuh yang jauh hingga risiko keselamatan.

“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Satgas, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan,” tuturnya.

Daniel menambahkan, Pemkab Melawi akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan Karhutla.

Apabila kondisi lapangan membutuhkan dukungan tambahan, hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

“Yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling banyak bekerja atau siapa yang paling besar mengeluarkan anggaran. Yang paling penting adalah kesatuan komando, gotong royong, keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada masyarakat serta para petugas yang bekerja di garis depan,” pungkasnya.

Penulis: Dea Kusumah Wardhana