Pengurus Perhiptani Kalbar Dilantik, Penyuluh Pertanian Masa Depan Kedaulatan Pangan

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pertanian bukan hanya tentang menghasilkan pangan, pertanian adalah tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang kedaulatan sebuah bangsa.

”Dan penyuluh pertanian adalah ujung tombak masa depan kedaulatan pangan kita,” kata Jainal Abidin, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kalimantan Barat, Senin (31/8/2026) di Pendopo Gubernur Kalbar usai acara pelantikan pengurus DPW Perhiptani.

Acara pelantikan pengurus lembaga yang menghimpun seluruh kekuatan penyuluh pertanian ini dihadiri langsung Asisten I Setda Kalbar mewakili Gubernur Kalbat, Ketua DPP Perhiptani, Isran Noor, Forkompinda, dan sejumlah tokoh serta penggiat pertanian di Kalbar.

Menurut Jainal, dibalik setiap upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, ada sosok yang terus hadir mendampingi, yakni para penyuluh pertanian.

”Perhiptani hadir sebagai wadah profesi, ruang belajar, sekaligus kekuatan bersama para penyuluh untuk terus meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat,” paparnya.

Perhiptani Kalbar kata dia menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara penyuluh, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pembangunan pertanian.

”Karena tantangan pertanian hari ini semakin kompleks, dengan luasnya wilayah Kalbar tentunya sangat memerlukan kekuatan kinerja penyuluh dalam mendampingi petani,” jelasnya.

Beberapa tantangan tersebut diantaranya kata dia perubahan iklim, perkembangan teknologi, keterbatasan akses informasi, perubahan pasar, hingga kebutuhan regenerasi petani menuntut penyuluh untuk terus bergerak dan beradaptasi.

”Jadi penyuluh pertanian bukan hanya menyampaikan teknologi, lebihd ari itu, penyuluh adalah jembatan pengetahuan, pendamping petani, penggerak perubahan, dan penghubung berbagai sumber daya untuk kemajuan pertanian,” ucapnya.

Selain itu lanjut dia juga soal rasio penyuluh dengan jumlah desa yang ada di Kalbar masih belum seimbang, dimana secara regulasi diamanahkan 1 desa 1 penyuluh.

“1 penyuluh ada yang mendampingi dua sampai tiga desa, tentunya diharapkan kedepan kebutuhan penyuluh di tiap desa bisa terpenuhi,” jelasnya.

Dengan status penyuluh saat ini yang sudah menjadi kewenangan pusat yakni Kementerian Pertanian, Jainal berharap pemerintah pusat bisa lebih memerhatikan fasilitas kerja penyuluh agar lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya.

“Berharap kedepan Kementerian Pertanian lebih memerhatikan fasilitas kerja penyuluh, karena sedikit banyak fasilitas yang baik akan meningkatkan kinerja penyuluh di lapangan,” ucapnya.

Menurut dia, mendukung penyuluh berarti mendukung petani dan upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat kedaulatan pangan adalah dengan memperkuat kapasitas penyuluh, menyediakan akses terhadap teknologi dan informasi, membangun jejaring, serta menciptakan ruang kolaborasi adalah investasi untuk masa depan pangan kita.

”Penyuluh terus bergerak bersama petani, untuk pertanian yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdaya saing, karena kedaulatan pangan tidak dibangun sendiri, ia tumbuh dari pengetahuan, kerja bersama, dan keberpihakan kepada petani,” pungkasnya.

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Anjar Suprapto Kementan dalam sambutananya mengatakan fokus Kementerian Pertanian saat ini adalah mendorong upaya swasembada pangan berkelanjutan melalui beberapa program strategis.

“Ada cetak sawah, optimasi lahan melalui tata air dan mekanisasi lahan rawa jadi produktif, brigade pangan untuk memastikan maajemen produksi hulu ke hilir, juga pertanian modern model untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.

Semua program kata dia untuk memperkuat petani, sehingga penyuluh tidak hanya  mendampingi petani dalam usaha tani, tetapi mendampingi petani untuk menjadi agropreneur melek teknologi, dan terkoneksi dengan kepastian pasar.

“Perhiptani Kalbar sudah memulai itu dengan membuat platform untuk akses pasar dan ini pencapaian besar organisasi untuk mendukung petani menjadi agropreneur,” tukasnya.

Ketua Umum Perhiptani, H Isran Noor mengatakan negeri ini masih sangat tergantung dengan produk pertanian. Sebagai negara agraris, tapi belum cukup memproduksi pangan.

“Kita belum swasembada pangan, kita baru swasembada beras karena pangan tidak hanya karbohidrat, ada juga protein, jika semua tersedia dan terpenuhi baru kita bisa sebut swasembada pangan,” jelasnya.

Yang dihadapi penyuluh saat ini kata Isran cukup berat, salah satunya adalah kondisi cuaca dimana el nino atau kemarau berlangsung panjang.

“Kondisi perubahan iklim ditambah kondisi keterbatasan anggaran menyebabkan kerja penyuluh semakin berat,”  ujarnya.

Isran berharap penyuluh bisa bekerja optimal dalam melaksanakan tugas dilapangan berbagi pengetahuan bersama petani.

Anggota DPR RI, Daniel Johan menegaskan tanpa penyuluh tidak ada kedaulatan pangan, tidak ada transformasi teknologi, tidak ada kesejahteraan yang diharapkan dari usaha tani.

“Dari itu penyuluh harus diperkuat, bantu untuk yang pertama buatkan usulan agar penyuluh PPPK diangkat jadi PNS dan usulan lainnya agar jumlah penyuluh ditambah sehingga rasio 1 desa 1 penyuyluh di Kalbar bisa terpenuhi,” ucapnya.

Gubernur Kalbar diwakili Asisten 1 Setda Kalbar, Y. Anthonius R mengatakan perhiptani harus terus maju, tidak menyerah dengan kondisi pertanian yang ada.

“Penyuluh adalah jembatan antara pemerintah dengan petani, upaya mendorong produktivitas, nilai tambah dan akses pasar yang diharapkan pemerintah, tersampaikan melalui penyuluh,” jelasnya.

Tantangan pertanian kedepan semakin kompleks, dan tidak mungkin dihadapi sendiri-sendiri, sehingga harus berkolaborasi dari pemerintah, organisasi profesi seperti perhiptani hingga pihak swasta.

“Saya berpesan kepada Perhiptani untuk hadirkan manfaat nyata keberadaan penyuluh bagi petani, agar ekonomi dan pertanian kita semakin maju dan mandiri,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS