PWI dan GAPKI Gelar Workshop, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Yogyakarta (Suara Kalbar)  – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara dunia usaha dan insan pers dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai industri kelapa sawit nasional, khususnya terkait tata kelola yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi workshop memiliki alasan tersendiri. Yogyakarta dikenal bukan sebagai daerah sentra perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi peluang untuk memperkenalkan lebih luas manfaat sawit dalam kehidupan sehari-hari. Produk turunan kelapa sawit, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan minyak goreng, tetapi juga digunakan dalam berbagai kebutuhan industri, termasuk produk yang menunjang aktivitas masyarakat dan industri batik.

Eddy juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri sawit, salah satunya persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta regulasi mengenai tanggung jawab perusahaan.

Ia mengatakan GAPKI bersama perusahaan anggotanya secara proaktif ikut membantu penanganan kebakaran, termasuk ketika api berada di luar wilayah konsesi. Upaya tersebut antara lain dilakukan di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau.

Namun, industri masih menghadapi persoalan penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak.

“Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” ujar Eddy.

Ia berharap terdapat evaluasi maupun pengaturan yang lebih proporsional, termasuk kemungkinan adanya klausul pengecualian dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko kebakaran.

Pers Diminta Sajikan Fakta dan Data

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pers memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang berbasis fakta dan data mengenai industri kelapa sawit Indonesia.

Menurutnya, industri sawit nasional menghadapi tantangan berupa kampanye hitam (black campaign) dalam persaingan perdagangan global. Karena itu, media dituntut mampu memberikan informasi yang berimbang mengenai persoalan lingkungan, ketenagakerjaan maupun tata kelola industri.

“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” kata Akhmad Munir.

Ia menekankan, jurnalisme berbasis data dan fakta empiris diperlukan agar pemberitaan mengenai sawit tidak terjebak pada kepentingan tertentu.

Pers, lanjutnya, harus tetap kritis terhadap persoalan yang terjadi di sektor perkebunan, sekaligus memberikan ruang terhadap berbagai praktik baik yang dilakukan industri dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.

Sawit Dinilai sebagai Anugerah bagi Indonesia

Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, dalam pemaparannya menyebut kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis dan anugerah bagi Indonesia.

Menurutnya, sawit memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional,” ujarnya.

Ia menilai tantangan ke depan adalah memastikan pengelolaan komoditas tersebut dilakukan dengan tata kelola yang baik sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Sementara itu, Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menekankan pentingnya memperkuat sektor hulu, khususnya perkebunan rakyat.

Menurutnya, peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi salah satu kunci memperkuat daya saing industri sawit nasional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peremajaan perkebunan, percepatan sertifikasi serta penguatan kemitraan antara petani, BUMN dan perusahaan swasta.

“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri,” kata Bustanul.

Ia juga menyoroti pentingnya strategi diplomasi internasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik serta semakin ketatnya aturan perdagangan global.

Kebebasan Pers Harus Tetap Kritis

Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, turut mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme dan kesadaran terhadap kepentingan nasional.

Ia menilai media tetap harus kritis terhadap industri sawit apabila ditemukan persoalan, namun pemberitaan juga perlu mempertimbangkan posisi strategis sawit bagi perekonomian Indonesia.

“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional,” ujarnya.

Agus menyebut sejumlah peran strategis sawit bagi Indonesia, antara lain sebagai penyumbang devisa, penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, pendukung ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel, serta penyedia bahan baku minyak nabati dan industri pangan.

Menurutnya, media tidak boleh kehilangan sikap kritis maupun profesionalisme dalam memberitakan industri sawit. Namun, pers juga perlu memahami konteks persaingan minyak nabati global dan kepentingan ekonomi nasional.

“Kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global,” pungkasnya.

Melalui workshop tersebut, PWI dan GAPKI berharap terbangun pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan insan pers mengenai industri kelapa sawit nasional.

Dengan pemahaman yang lebih baik, pemberitaan mengenai sawit diharapkan dapat disajikan secara jernih, objektif, berbasis data, tetap kritis, sekaligus mampu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat mengenai kontribusi dan tantangan industri sawit Indonesia.

Penulis: Humas PWI

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS