Gubernur Kalbar Imbau Masyarakat Tidak Membakar Lahan di Musim Kemarau

Kubu Raya (Suara Kalbar)  – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas dan kering dinilai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas.

Imbauan tersebut disampaikan Ria Norsan usai mendampingi Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau lokasi karhutla di Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026). Keduanya kemudian mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor Daops Manggala Agni.

Rapat tersebut dihadiri Forkopimda Kalimantan Barat, Wakil Bupati Kubu Raya, unsur pemadam kebakaran, BNPB, BPBD, TNI-Polri, Brigade Pengendalian Karhutla UPT KPH, Palang Merah Indonesia (PMI), Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.

Dalam rapat, Ria Norsan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan pada saat musim kemarau panjang ini. Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu,” tegas Norsan.

Ia mengingatkan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan agar mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Sebelum melakukan pembakaran, masyarakat diwajibkan membuat sekat dan tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.

“Ini untuk menjadi perhatian seluruh masyarakat,” ujarnya.

Norsan juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat komunikasi, pertukaran data, patroli terpadu, verifikasi lapangan, serta melakukan pemadaman sedini mungkin untuk mencegah api meluas.

Menurutnya, perusahaan berbasis lahan juga memiliki tanggung jawab dalam pengendalian karhutla. Perusahaan diminta menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadaman, menjaga wilayah konsesi, mengelola tata air terutama di kawasan gambut, serta membantu penanganan kebakaran di sekitar wilayah usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kunjungan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke Kalimantan Barat saya harapkan dapat membangun komitmen, sinergi, dan langkah konkret antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat,” kata Norsan.

Ia menyebut kondisi Kalimantan Barat saat ini cukup rawan karhutla akibat musim kemarau, cuaca kering, luasnya lahan gambut, serta masih adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar.

Karhutla, lanjutnya, tidak hanya merusak hutan dan ekosistem gambut, tetapi juga menghasilkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, transportasi, hingga aktivitas sosial.

“Karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.

Tujuh Helikopter Water Bombing Dikerahkan

Untuk memperkuat penanganan karhutla, operasi udara di Kalimantan Barat juga terus ditingkatkan. Saat ini, sebanyak tujuh unit helikopter water bombing dikerahkan untuk mendukung pemadaman dari udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain itu, dua unit helikopter patroli digunakan untuk memantau perkembangan karhutla di sejumlah wilayah. Pemerintah juga mengoperasikan satu unit pesawat untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus bekerja di tengah panas, kepulan asap, keterbatasan akses, dan berbagai risiko di lapangan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kunjungannya ke Kalimantan Barat merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal dan instruksi pemerintah pusat diterapkan di daerah.

Raja Juli mengatakan jumlah hotspot di Kalimantan Barat masih bersifat dinamis. Berdasarkan data sementara, puncak hotspot tercatat pada 19 Agustus sebanyak 824 titik. Jumlah tersebut turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, baik di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah, per malam kemarin angka hotspot di Kalimantan Barat tersisa 28,” jelas Raja Juli.

Namun, ia mengingatkan bahwa angka hotspot tidak selalu menggambarkan kondisi karhutla di lapangan. Saat meninjau lokasi kebakaran di Rasau Jaya 3, misalnya, api telah dipadamkan tetapi asap masih muncul dari dalam tanah gambut.

“Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa,” katanya.

Raja Juli kembali meminta masyarakat dan korporasi tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca yang sangat kering.

“Jangankan membakar lahan, puntung rokok atau obat nyamuk pun bisa berakibat fatal terhadap karhutla,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan membeda-bedakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

“Pak Presiden sudah memerintahkan penegakan hukum tidak boleh pilih kasih. Siapa pun yang melakukan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup akan kita tindak tegas,” tegasnya.

700 ASN Diperbantukan di Kalbar

Sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla, Kementerian Kehutanan akan menugaskan 5.000 ASN untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.200 ASN akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan, termasuk 700 ASN yang secara khusus diperbantukan untuk Kalimantan Barat.

“Saya menugaskan eselon I untuk berkantor di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi,” kata Raja Juli.

Ia memastikan akan terus melakukan pemantauan langsung ke enam provinsi tersebut dan berkoordinasi bersama gubernur, TNI-Polri, Manggala Agni, PMI, KPH, serta masyarakat.

“Bersama-sama kita atasi karhutla yang pasti merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS