Wagub Kalbar Tegaskan Kesiapsiagaan Total Hadapi Karhutla

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring kondisi musim kemarau.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto,  di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Krisantus mengatakan periode rawan karhutla di Kalimantan Barat umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober. Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, puncak kerawanan diperkirakan terjadi pada Agustus.

“Terjadi peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Krisantus.

Menurutnya, penanganan karhutla di Kalbar memiliki tantangan tersendiri karena sebagian wilayah merupakan kawasan hutan dan lahan gambut. Kebakaran di ekosistem gambut, kata dia, tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi dapat merambat hingga lapisan bawah tanah atau ground fire.

Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit dan berpotensi menghasilkan asap pekat yang berdampak terhadap kualitas lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pemprov Kalbar bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur Satgas Karhutla terus memperkuat langkah mitigasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui patroli terpadu di wilayah rawan, deteksi dini, pemantauan titik panas, hingga pemadaman secara cepat sebelum api meluas.

“Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi pemadaman darat secara intensif dengan dukungan operasi udara agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif,” jelasnya.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Krisantus mengakui kondisi cuaca yang cenderung kering serta karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar masih menjadi tantangan dalam pengendalian karhutla.

Karena itu, Pemprov Kalbar berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat, terutama dalam operasi udara melalui penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, serta pemenuhan kebutuhan air untuk penanganan kondisi darurat.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya penanggulangan karhutla berjalan optimal,” tegas Krisantus.

BNPB Minta Penanganan Maksimal

Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan penanganan karhutla di Kalimantan Barat harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh menunggu hingga eskalasi kebakaran meningkat.

“Sesuai hasil rapat terbatas kemarin, saya kembali mengingatkan instruksi Presiden RI agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan penuh. Dengan kondisi cuaca yang kering, penanganan karhutla tahun ini membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius,” ujar Suharyanto.

Ia mengingatkan Kalimantan Barat pernah mengalami karhutla dengan dampak serius pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk kejadian yang menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Ketapang.

Karena itu, setiap peningkatan hotspot harus segera direspons dengan tindakan di lapangan. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan berdampak terhadap masyarakat.

Suharyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta Satgas Darat dan Satgas Udara dalam menghadapi potensi karhutla.

“Saya juga menginstruksikan optimalisasi sarana dan prasarana penerbangan untuk mendukung operasi water bombing, disertai peningkatan kapasitas dan pelatihan awak pesawat agar penanganan kebakaran di ekosistem lahan gambut dapat dilakukan secara lebih efektif,” pungkasnya.

BMKG Prediksi Curah Hujan Masih Rendah

Berdasarkan laporan BMKG Kalimantan Barat dalam rakor tersebut, dalam enam minggu ke depan diperkirakan belum terdapat potensi pembentukan awan yang signifikan. Kondisi itu mengindikasikan curah hujan masih berpotensi rendah.

Situasi tersebut menjadi perhatian serius karena kondisi lahan yang semakin kering dapat meningkatkan risiko muncul dan meluasnya karhutla.

Pemerintah daerah, instansi terkait, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat pun diimbau meningkatkan kewaspadaan. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui patroli rutin, deteksi dini, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran TNI/Polri, Manggala Agni, Kepala BMKG Kalimantan Barat, BPBD, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Pertemuan itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor untuk menghadapi ancaman karhutla selama periode musim kemarau 2026.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan langkah cepat, pencegahan sejak dini, serta sinergi seluruh pihak menjadi kunci agar potensi karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Penulis: Layli/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS