Daniel Johan Tegaskan Penyuluh dan Petani adalah Pilar Utama NKRI

Singkawang (Suara Kalbar) – Suasana ruang pertemuan di Hotel Wahana Inn, Singkawang, tampak lebih hidup dari biasanya pada Rabu (17/7/2026). Ratusan penyuluh pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kalimantan Barat berkumpul dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Acara yang dikemas dinamis ini menghadirkan Anggota DPR RI Dapil Kalbar 1, Dr. Daniel Johan. Menariknya, sosialisasi kali ini tidak berjalan searah. Pertemuan justru menjadi wadah serap aspirasi yang hangat, membedah langsung benang kusut permasalahan yang dihadapi para penyuluh pertanian di lapangan.

Dalam pembukaannya, Dr. Daniel Johan menyampaikan bahwa petani dan penyuluh adalah pilar ketahanan pangan yang nyata bagi tegaknya NKRI. Menurutnya, berbicara NKRI dan Pancasila tidak bisa lepas dari urusan perut rakyat. Jika penyuluhnya bersemangat dan petaninya sejahtera, maka kedaulatan pangan bangsa akan kuat.

Hadir mewakili jajaran pengurus, Jainal Abidin selaku Ketua DPW Perhiptani Kalbar yang baru menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian legislator pusat terhadap nasib para penyuluh. Beliau menegaskan bahwa kehadiran tokoh parlemen secara langsung sangat berarti untuk menjembatani keluh kesah yang selama ini dihadapi di tingkat akar rumput.

Suasana di dalam aula Wahana Inn menjadi semakin hidup saat memasuki sesi diskusi. Ratusan penyuluh yang hadir tampak antusias memanfaatkan momen ini untuk mencurahkan langsung kendala mereka di lapangan.

Salah seorang penyuluh lapangan, Supriadi, secara terbuka mengeluhkan nasib rekan-rekannya yang sudah bertahun-tahun mengabdi namun status kepegawaiannya masih menggantung sebagai honorer. Ia juga menyoroti luasnya wilayah binaan di Kalbar yang tidak sebanding dengan minimnya Biaya Operasional Penyuluh (BOP).

Mendengar hal itu, Dr. Daniel Johan langsung merespons dengan menegaskan komitmennya di Senayan. Daniel menyatakan sangat memahami beban berat tersebut dan menegaskan bahwa penyuluh adalah guru bagi para petani yang kesejahteraannya tidak boleh diabaikan. Ia berjanji akan terus mendesak Kementerian Pertanian dan KemenPAN-RB agar memberikan afirmasi khusus bagi pengangkatan penyuluh honorer menjadi P3K atau ASN, serta meminta formulasi BOP dihitung ulang secara rasional sesuai kondisi geografis Kalimantan Barat.

Tak hanya masalah kesejahteraan, kerumitan sistem digital juga menjadi sorotan. Ibu Marlina, salah satu pengurus Perhiptani, mengeluhkan aturan bantuan pupuk subsidi yang kini dinilai semakin rumit karena berbasis aplikasi. Akibatnya, banyak petani tua di desa yang gagap teknologi mengalami kesulitan, dan para penyuluh di lapangan kerap menjadi sasaran kemarahan jika bantuan terlambat datang.

Menanggapi persoalan pelik tersebut, Dr. Daniel Johan mengingatkan, digitalisasi seharusnya mempermudah, bukan justru menyulitkan petani dan membebani penyuluh dengan urusan administrasi. Politisi vokal ini berjanji akan membawa temuan dari Singkawang tersebut ke rapat komisi di DPR RI untuk mendesak evaluasi total, simplifikasi sistem, atau penyediaan jalur alternatif agar penyuluh bisa kembali fokus pada tugas utamanya mendampingi teknik bertani.

Jainal Abidin mengaku sangat lega karena sumbatan aspirasi dari daerah dapat didengar langsung oleh tokoh parlemen pusat. Acara yang berlangsung hingga sore hari itu kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama ratusan peserta.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS