Krisantus Tegaskan Penguatan Tata Kelola Sawit dan Implementasi Ekspor Satu Pintu di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat tata kelola industri kelapa sawit melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi kontribusi perusahaan terhadap daerah, serta dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi arahan pemerintah pusat melalui Danantara.

Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).

Dalam arahannya, Krisantus menekankan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memiliki komitmen nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, seluruh perusahaan, termasuk yang berkantor pusat di luar Kalimantan Barat, wajib menghormati kearifan lokal serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” tegas Krisantus.

Ia menilai keberadaan perusahaan harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan sektor perkebunan dapat berjalan selaras dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain aspek kepatuhan, Wakil Gubernur juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, masih ditemukannya kawasan permukiman yang kurang layak di sekitar wilayah operasional perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum berjalan secara optimal.
Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan melaksanakan program CSR secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP). Ia menilai potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut masih dapat ditingkatkan agar sejalan dengan aktivitas perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air.

Untuk memastikan kepatuhan perusahaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk tim yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi terhadap penggunaan air permukaan oleh perusahaan.

“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” katanya.

Lebih lanjut, Krisantus menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan seluruh perusahaan dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan pembangunan daerah.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.

“Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan agar seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” tandasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta dalam mendukung tata kelola industri kelapa sawit yang lebih tertib, transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi sektor perkebunan terhadap peningkatan perekonomian daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS