Wako Pontianak Edi Kamtono Suarakan Aspirasi Kota se-Kalimantan di Forum Nasional

Medan (Suara Kalbar) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan aspirasi dan keresahan kota-kota di Kalimantan di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026. Menurutnya, suara daerah harus diperjuangkan secara kolektif agar mendapat perhatian serius di tingkat nasional.

“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Salah satu poin utama yang disuarakan adalah perlunya keadilan fiskal dalam alokasi Transfer Keuangan Daerah dalam APBN. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, tingkat kebutuhan pelayanan, serta karakteristik masing-masing kota dalam menentukan besaran transfer. Selama ini pemerintah kota dituntut meningkatkan pelayanan publik, namun tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai.

“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” kata Edi yang juga selaku Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan ini.

Ia juga mendorong penguatan Dana Bagi Hasil, pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan. Termasuk indeks kemahalan konstruksi, tekanan urbanisasi, dan beban pelayanan.

Isu kesehatan juga menjadi perhatian, khususnya terkait pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional dan kebijakan Universal Health Coverage. Pemerintah pusat diminta meninjau ulang kebijakan yang berpotensi menambah beban fiskal daerah.

“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” jelasnya.

Selain itu, kota-kota di Kalimantan juga meminta evaluasi terhadap kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang direncanakan berlaku pada 2027. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah, termasuk struktur pegawai dan konsekuensi pengangkatan PPPK.

Dalam konteks pembangunan IKN, Edi menegaskan pentingnya pemerataan manfaat bagi seluruh kota di Kalimantan, tidak hanya wilayah penyangga langsung. Ia mendorong penguatan konektivitas, logistik, tenaga kerja, hingga sektor ekonomi agar kota-kota lain turut merasakan dampak positif pembangunan nasional tersebut.

“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Komwil V APEKSI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, seperti peningkatan jalan Trans-Kalimantan, studi jalan tol, pembangunan jaringan kereta api, peningkatan rute penerbangan, serta perluasan jaringan telekomunikasi.

Selain infrastruktur, isu ketahanan energi juga disoroti. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota BBM di Kalimantan serta memastikan distribusi yang sesuai kebutuhan daerah.

Edi berharap, aspirasi kota se Kalimantan di forum APEKSI nasional dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk lebih memahami kondisi daerah dan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak.

“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS