Temui Massa Aksi di Digulis, Ketua Komisi I DPRD Kalbar Minta Pelaku Korupsi MBG Dihukum Mati

Pontianak (Suara Kalbar) – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Rasmidi, menyatakan pelaku korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan itu disampaikannya saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kalbar, pada Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul ketika mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, termasuk evaluasi pelaksanaan program MBG yang belakangan menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan dalam penyalurannya.

Rasmidi mengatakan kasus dugaan korupsi MBG yang saat ini mencuat harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, proses hukum perlu berjalan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Sudah ada tersangkanya. Sudah menjadi kewendangan aparat hukum,” kata Rasmidi di hadapan massa aksi dengan keras.

Ia kemudian menyampaikan pandangannya terkait hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku korupsi, terutama jika menyangkut program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Harusnya menurut saya. Itu hukumannya mati. Tidak tahulah masalah apa yang terjadi di Indonesia ini,” ujarnya.

Selain menyinggung persoalan korupsi MBG, Rasmidi juga menanggapi desakan mahasiswa agar program tersebut dievaluasi. Ia mengaku memahami keresahan yang berkembang di masyarakat, namun menegaskan DPRD Kalbar tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Besok saya stop itu MBG. Tapi kami tidak punya kekuasaan itu,” kesalnya.

Meski demikian, ia memastikan DPRD tetap mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Tapi kita (DPRD) dengar ya. Betul, saya juga sepakat soal itu,” ujarnya.

Dalam dialog bersama mahasiswa, Rasmidi juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turut menjadi salah satu tuntutan aksi. Menurutnya, DPRD Kalbar selama ini telah berupaya memperjuangkan agar daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Barat memperoleh porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kami ini sampai menampar meja dengan kementerian, masa Kalimantan Barat daerah penghasil sawit, tambang (tapi) kenapa kami dikasih kecil?” bingungnya.

Rasmidi menegaskan kehadirannya di tengah aksi mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Ini kami tetap berjuang. Kami hadir. Sama di tengah kawan-kawan ini. Tidak ada niatannya kita mencari panggung. Tidak ada. Moral saya, saya dipilih rakyat, untuk berjuangan aspirasi rakyat melalui adik-adik semuanya,” pungkasnya.

Penulis: Maria