DPRD Kalbar Apresiasi Asosiasi Damkar, Pelatihan Relawan jadi Prioritas

Pontianak (Suara Kalbar) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat menerima audiensi Ketua Umum Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar di Ruang Rapat Meranti DPRD Kalbar, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi, peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran, serta koordinasi penanganan kebakaran dan bencana di Kalimantan Barat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Oktavius, mengapresiasi kehadiran Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalbar sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan relawan pemadam kebakaran.

“Kita sangat mengapresiasi para relawan pemadam kebakaran yang terhimpun di Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalbar ini, dalam membantu pemerintah dalam menangani kebakaran permukiman dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Ronny Kasimin, menyampaikan program pelatihan dan edukasi bagi relawan pemadam kebakaran sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

Menurut Ronny, program tersebut penting untuk membekali relawan agar lebih profesional saat bertugas di lapangan.

“Program edukasi ini sangat penting untuk membekali teman-teman relawan pemadam kebakaran yang ada di Kalimantan Barat, sehingga dalam pelaksanaan itu lebih profesional dalam penanggulangan bahaya kebakaran,” katanya.

Ia menilai masih banyak relawan yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam penanganan kebakaran. Karena itu, pihaknya merencanakan program edukasi dan pelatihan pada 2027 dengan menggandeng kementerian maupun pihak terkait.

Selain pelatihan, Ronny juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dengan BPBD Kalbar dan instansi terkait dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun berbagai bencana lainnya.

“Kami siap membantu pemerintah terkait persoalan tersebut. Teman-teman pemadam kebakaran menginginkan agar dilibatkan dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan maupun bencana,” ujarnya.

Ia menegaskan para relawan pemadam kebakaran di Kalbar siap bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penanganan Karhutla.

Ronny juga berharap DPRD dan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap para relawan guna mendukung kelancaran tugas di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kalbar, Supriyono, mengatakan pihaknya menghadiri audiensi bersama sejumlah pejabat teknis karena menilai peran asosiasi pemadam kebakaran sangat penting dalam penanggulangan bencana.

“Kami hadir didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik, Bidang Analis Kebencanaan Madya, kemudian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Jadi, kami hadir ini lengkap karena begitu antusiasnya terkait pentingnya peran dari asosiasi damkar ini,” katanya.

Supriyono menyampaikan BPBD Kalbar mendukung berbagai usulan yang disampaikan asosiasi pemadam kebakaran. Namun, terdapat sejumlah hal yang belum dapat difasilitasi karena terkait nomenklatur yang telah diatur pemerintah pusat.

Ia menegaskan BPBD Kalbar terus melakukan koordinasi, baik saat masa siaga maupun tanggap darurat bencana. Saat ini, terdapat tujuh kabupaten di Kalimantan Barat yang telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla.

Menurut Supriyono, kondisi cuaca tahun ini relatif lebih menguntungkan dibandingkan 2019 karena adanya fenomena kemarau basah.

“Kita pada saat ini diuntungkan karena kondisi kita kemarau basah. Tidak seperti tahun 2019 yang memang cukup-cukup berat. Kondisi tahun ini sebenarnya el nino. Tapi kita diuntungkan karena ada kemarau basah. Jadi, seminggu panas, kemudian seminggu hujan lagi, kemudian seminggu panas lagi, ini diprediksi dari BMKG,” ujarnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS