Janji Palsu PT Wijaya Karya Tbk Hancurkan Martabat Ratusan Buruh Pontianak, Rp2,2 Miliar Belum Dibayar

Pontianak (Suara Kalbar) – Di balik megahnya visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersimpan luka mendalam para pekerja konstruksi dipermainkan sistem birokrasi korup.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA gagal membayar upah 300 pekerja proyek Sekolah Rakyat Pontianak senilai Rp2,2 miliar.

Ketidakkonsistenan perkara soal informasi antara lapangan dan kantor pusat memicu kemarahan massa.

Manajamen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) bungkam meski dana APBN Rp231,8 miliar sudah dikucurkan untuk program prioritas nasional atau Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

Nista Janji Palsu

Sugiyanto menatap tajam ke arah gerbang kantor proyek. Wajahnya lelah namun matanya menyala marah.

Ia mewakili tiga ratus rekan seperjuangan yang dikhianati. “Kami merasa diberikan janji palsu oleh pihak WIKA,” ucapnya menegaskan pada hari ini Sabtu, 24 Oktober 2026.

Suaranya bergetar menahan amarah. Total tuntutan mencapai Rp2,2 miliar. Angka fantastis bagi mereka yang hidup pas-pasan.

Janji pembayaran terus bergeser tanpa ujung. Senin berganti Selasa lalu Kamis. Waktu menjadi senjata penundaan yang kejam.

Bingung Perkara Informasi

Kekacauan data memperparah keadaan. Pihak lapangan mengklaim uang sudah tersedia. Fakta ini memberi harapan semu. Namun konfirmasi ke kantor pusat membantah klaim tersebut.

Manajemen menyebut dana belum cair. Pekerja terjepit di tengah simpang siur administrasi. “Sampai kapan kami harus menunggu?” tanya Sugiyanto pedas.

Pertanyaan itu menggantung di udara panas Pontianak. Tidak ada jawaban pasti dari petinggi perusahaan. Transparansi seolah barang mewah yang langka.

Tuli Seorang Pimpinan

Proyek Sekolah Rakyat seharusnya mulia. Program ini bagian dari Asta Cita poin keempat. Tujuannya memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan.

Anggaran APBN sebesar Rp231,8 miliar mengalir deras. Ironisnya uang rakyat tidak menyentuh tangan pekerja kecil.

Mereka yang membangun sekolah justru tidak bisa makan layak. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kini di bawah kendali BPI Danantara.

Kepemilikan saham mayoritas mencapai 90,108 persen. Restrukturisasi menjadi alasan klasik penundaan kewajiban.

Gagal Tanggung

Danantara menunda merger WIKA dengan Waskita Karya. Fokus dialihkan ke BUMN lain seperti Nindya Karya.

Beban utang WIKA mencapai Rp34 triliun. Likuiditas seret menjadi dalih pembenaran kelalaian.

Dony Oskaria mengarahkan penataan ulang laporan keuangan. Evaluasi aset termasuk saham Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan.

Namun proses lambat ini mengorbankan hak dasar manusia. Pekerja bukan angka dalam neraca rugi laba.

Mereka butuh kepastian konkret sekarang juga. Manajemen harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini. Diamnya pimpinan adalah bentuk pengabaian terstruktur.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS