Pembatasan Perbatasan Hambat Penanganan Wabah Ebola di RD Kongo

Suara Kalbar – Pembatasan pergerakan, termasuk penutupan perbatasan, disebut menghambat upaya penanggulangan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Kondisi tersebut berdampak pada penempatan tenaga medis dan distribusi pasokan penting bagi penanganan wabah.

Dalam rilis pers yang disampaikan pada Kamis (28/5), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA menyebutkan bahwa penutupan perbatasan justru berisiko mendorong masyarakat menggunakan jalur penyeberangan ilegal yang tidak terpantau.

Menurut OCHA, situasi tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran Ebola di tingkat regional, bukan menurunkannya. Selain itu, pembatasan juga memperlambat mobilitas tenaga kemanusiaan, pengiriman pasokan medis, bantuan pangan, serta dukungan penyelamatan jiwa lainnya.

Wabah Ebola saat ini terus menyebar di wilayah timur RD Kongo, khususnya di Provinsi Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. World Health Organization (WHO) bahkan menyebut wabah tersebut sebagai wabah Ebola terbesar ketiga yang pernah tercatat.

“Menurut otoritas nasional, hingga Selasa (26/5), wabah tersebut telah meluas ke 13 zona kesehatan, dengan lebih dari 1.000 kasus suspek, termasuk 121 kasus terkonfirmasi dan 17 kematian yang dilaporkan, dengan enam di antaranya merupakan tenaga kesehatan,” demikian pernyataan OCHA dalam rilis tersebut.

Meski demikian, terdapat perkembangan positif dalam penanganan wabah tersebut. OCHA mengungkapkan bahwa pasien pertama yang dinyatakan sembuh tercatat pada Rabu (27/5) di pusat perawatan Ebola di Distrik Rwampara, Provinsi Ituri.

PBB bersama mitra kemanusiaannya menyatakan akan terus mendukung otoritas kesehatan nasional dalam berbagai langkah penanganan, mulai dari pengobatan pasien, operasional pusat perawatan Ebola, komunikasi risiko kepada masyarakat, hingga penguatan sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Di luar wabah Ebola, OCHA juga menyoroti kondisi kemanusiaan yang memburuk di Ituri akibat meningkatnya konflik bersenjata. Di wilayah Mambasa, serangkaian serangan bersenjata dilaporkan menyebabkan banyak warga sipil tewas dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka.

Sedikitnya 150 warga sipil dilaporkan tewas di wilayah tersebut sejak awal Mei 2026. Situasi keamanan yang memburuk juga membuat sedikitnya empat organisasi kemanusiaan menghentikan sementara operasional mereka di kawasan tersebut.

OCHA kembali menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional, melindungi warga sipil, serta menjamin akses kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan bagi masyarakat terdampak.

Sumber: Xinhua

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS