Optimalisasi Publikasi Program dan Pelayanan untuk Masyarakat di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 bertema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sederhana” yang digelar di Ruang Rapat Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Harisson dan dihadiri narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Hadir pula pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, petugas pelayanan informasi publik perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program dan kegiatan pemerintah sehingga pelayanan informasi harus dilakukan secara profesional dan mudah dipahami.

“Pelayanan kita harus profesional, artinya kita memahami mana yang memang wajib disampaikan kepada masyarakat dan mana yang memang harus dilindungi sesuai aturan,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar pelayanan informasi publik dilakukan secara sederhana dan tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Pelayanan itu jangan rumit, jangan sampai masyarakat yang meminta informasi justru merasa dipersulit. Kalau masyarakat memang berniat baik mencari informasi, sebenarnya sekarang sudah sangat mudah karena banyak informasi pemerintah yang sudah tersedia di website maupun media sosial resmi perangkat daerah,” katanya.

Di era digital saat ini, lanjut Harisson, tantangan pelayanan informasi publik semakin besar, terutama dengan cepatnya penyebaran opini di media sosial. Meski demikian, aparatur pemerintah diminta tetap memberikan pelayanan secara profesional dan sabar menghadapi berbagai dinamika di masyarakat.

“Kadang ada juga yang sejak awal memang sudah punya prasangka buruk. Apa pun yang kita jelaskan dianggap tidak transparan. Sedikit-sedikit mengadu ke mana-mana, bahkan di media sosial langsung menyebar luas. Karena itu kita harus tetap melayani dengan baik, tetap profesional dan tetap sabar menghadapi semuanya,” ungkapnya.

Sekda Kalbar juga meminta seluruh perangkat daerah lebih aktif mempublikasikan program dan pelayanan kepada masyarakat melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Menurutnya, publikasi yang baik akan membantu masyarakat mengetahui manfaat nyata dari program pemerintah.

“Kegiatan pemerintah itu harus sering disampaikan kepada masyarakat, sekarang jauh lebih mudah karena sudah ada media sosial, ada TikTok, ada berbagai platform digital. Tinggal kita mau atau tidak memanfaatkannya,” ujarnya.

Ia turut mengingatkan agar publikasi pemerintah lebih banyak menampilkan masyarakat sebagai penerima manfaat program dibandingkan sekadar menampilkan seremoni formal pejabat.

“Yang harus lebih banyak ditampilkan itu masyarakatnya, nelayannya, petaninya, anak-anak sekolahnya, orang-orang yang memang menerima manfaat dari program pemerintah. Dari situ masyarakat bisa melihat bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” tuturnya.

Harisson mencontohkan, apabila perangkat daerah melakukan pelayanan kepada nelayan, maka yang lebih dominan ditampilkan adalah aktivitas nelayan dalam memanfaatkan bantuan dan fasilitas pemerintah.

“Kalau Dinas Kelautan misalnya turun ke nelayan, tampilkan aktivitas nelayannya, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memanfaatkan bantuan pemerintah. Itu yang membuat masyarakat percaya bahwa program pemerintah memang berjalan,” katanya lagi.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja seluruh ASN, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Keterbukaan informasi publik ini harus menjadi nafas dan budaya kerja sehari-hari. ASN itu sudah punya nilai dasar berAKHLAK dan berorientasi pelayanan. Jadi apa yang kita kerjakan harus bisa diketahui masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Harisson berharap melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut kualitas pelayanan informasi publik di Kalbar semakin meningkat dan mampu membawa Provinsi Kalbar meraih prestasi yang lebih baik secara nasional.

“Kalau sekarang sudah masuk 10 besar nasional, jangan tanggung-tanggung, harus semangat mengejar peringkat satu. Ini harus dikerjakan bersama-sama, yang paling penting bukan hanya peringkatnya, tetapi masyarakat benar-benar tahu apa yang pemerintah kerjakan dan bisa ikut mengawasi serta memberi masukan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano mengatakan kegiatan bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

“Kami berharap melalui kegiatan ini kualitas keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalbar maupun kabupaten/kota semakin meningkat. Standar pelayanan informasi publik juga semakin seragam dan semakin baik,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih peringkat 10 nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi.

“Tahun 2025 Provinsi Kalbar berada di peringkat 10 nasional untuk keterbukaan informasi publik tingkat provinsi. Kemudian untuk skor indeks keterbukaan informasi publik, Kalbar berada di peringkat 3 nasional dengan nilai 74,23. Ini tentu capaian yang sangat baik dan harus terus kita tingkatkan,” jelas Lumano.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun 2026 ini capaian kita bisa lebih baik lagi, karena keterbukaan informasi publik bukan hanya soal penilaian, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat dan sederhana,” tutupnya.

 Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS