IPM Ketapang: Antara Ilusi Regulasi dan Urgensi Solusi Hakiki

Oleh: Nur Khalifah

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satu program yang diangkat adalah pendidikan kesetaraan Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum lulus SMA, dengan melibatkan sekolah dan sektor swasta. Faktanya, IPM Kalimantan Barat saat ini berada pada angka 72,09 dan masih tertinggal dibandingkan beberapa provinsi lain, bahkan berada di posisi bawah, khususnya di wilayah Kalimantan (Sumber : antaranews.com, 14 April 2026).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seringkali dijadikan tolak ukur nilai kesejahteraan suatu negara, dalam sejarahnya sejak tahun 1990 yang dikenalkan pertama kali oleh United Nation Development Program yakni (UNDP). Ada tiga substansi gabungan dari IPM yakni agar manusia mendapatkan pengetahuan, memperoleh umur yang panjang dan mendapatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya.

Jika dilihat dari sektor kesehatan, banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Adanya program BPJS tidaklah membantu. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik karna terkendala oleh biaya yang mahal. Akhirnya, manusia hanya dilihat dari pencapaian angka-angka dan IPM adalah ilusi untuk mensejahterakan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan, infrastruktur, dan program MBG. Ada tiga penyebab yang menjadi penghambat pembangunan manusia yakni kesenjangan ekonomi, meningkatnya intoleransi sosial dan ketimpangan pada pendidikan. Namun, fakta ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia masih belum terselesaikan meskipun berbagai program telah dijalankan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan cenderung parsial. Sistem kapitalis sendiri sering kali menawarkan solusi yang bersifat tambal sulam. Sebab, jika ditelaah lebih dalam, persoalan IPM bukan sekadar persoalan teknis pendidikan atau ketersediaan fasilitas semata.

Dalam sistem kapitalis sekuler, pendidikan kerap diposisikan sebagai alat produksi tenaga kerja, bukan sebagai sarana pembentukan manusia yang memiliki kepribadian Islam. Akibatnya, kebijakan seperti Paket C cenderung bersifat pragmatis, sekadar memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, bukan menyelesaikan akar persoalan pendidikan, yakni ketertinggalan kualitas manusia dan rusaknya kepribadian. Keterlibatan swasta yang masif juga mendorong pergeseran tujuan pendidikan, dari pelayanan publik menjadi kepentingan ekonomi.

Lebih jauh, ketimpangan IPM ini juga berkaitan erat dengan distribusi ekonomi yang tidak merata, yang merupakan karakter inheren dalam sistem kapitalisme. Akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali bergantung pada kemampuan ekonomi, sehingga masyarakat miskin tertinggal secara struktural, yang miskin semakin tertinggal. Dalam sistem ini, negara lebih berperan sebagai regulator daripada penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Akibatnya, solusi yang dihasilkan cenderung parsial dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan secara fundamental.

Berbeda dengan itu, dalam perspektif Islam, pembangunan manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pendidikan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Sistem Khilafah Islamiyyah menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara secara gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Kurikulum tidak hanya berorientasi pada keterampilan kerja, tetapi juga pada pembentukan kepribadian Islam serta penguasaan ilmu pengetahuan. Negara bertanggung jawab penuh tanpa menyerahkannya kepada mekanisme pasar.

Selain itu, Islam juga mengatur sistem ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata melalui pengelolaan sumber daya alam oleh negara serta pelarangan privatisasi yang merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, kemiskinan struktural dapat dicegah secara sistemik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Solusi ini bersifat komprehensif, bukan sekadar program jangka pendek. Oleh karena itu, peningkatan IPM dalam Islam bukan sekadar target angka, melainkan konsekuensi dari penerapan sistem yang benar-benar menyejahterakan manusia secara menyeluruh, sesuai dengan ketentuan dari Rabb Pencipta alam.

Islam menjadi satu-satunya solusi yang hakiki untuk meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbaik. Sistem pendidikan Islam berasaskan syariat Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan teknologi saja tapi juga spiritual, akidah, keimanan dan ketakwaan yang kuat. Dalam sejarahnya, Islam banyak melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan unggul dari aspek akliyah (pola pikir) dan nafsiah (pola sikap). Sangat berbeda jauh dengan ilmuan yang dihasilakn oleh sistem kapitalisme yang hanya berlandaskan materi dan kebermanfaatan.

Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sangat dibutuhkan pengaturan oleh sistem pendidikan yang berlandaskan dengan akidah Islam dengan sistem politik Islam. Agar mampu mewujudkan manusia-manusia yang cerdas dan mustanir dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan dan di semua bidang kehidupan. Karena generasi yang berkualitas bukan hanya cerdas secara akalnya saja, tapi juga cerdas secara keimanan dan ketakwaan yang menancap menghujam ke hati-hati para generasi cemerlang, bukan hanya sekedar angka. Hanya dengan penerapan Islam secara keseluruhan semua itu akan terwujud. *

*Penulis adalah Aktivis Muslimah, Kalimantan Barat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS