Gubernur Ria Norsan Ajak Mahasiswa Kawal Pembangunan di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menemui massa demonstran untuk memberikan klarifikasi langsung terkait sejumlah isu krusial, mulai dari konflik sosial di Air Upas hingga capaian pembangunan infrastruktur serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (27/4/2026).

Dalam dialog tersebut, Gubernur secara tegas menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan dampak dari masalah persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan aksi adu domba di tengah masyarakat.

“Ini adalah masalah ketertiban di masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus hati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” ujar Gubernur.

Gubernur menambahkan, pembakaran gudang tersebut justru berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di wilayah tersebut. Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh pihak Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut dengan 2 orang terduga pelaku telah ditahan dan 1 orang masih buron berinisial J.

Ia juga menanggapi keluhan terkait infrastruktur, Gubernur memaparkan data peningkatan kualitas jalan selama satu tahun dua bulan masa jabatannya (sejak dilantik Februari 2024 hingga April 2026).

“Jadi perlu saya sampaikan, di Tahun 2024 persentase jalan mantap berada di angka 61%, dan untuk Tahun 2026 (April) Angka tersebut naik menjadi 65%, kemudian target 2029 pemerintah provinsi menargetkan 80% jalan mantap pada akhir masa jabatan,” jelasnya.

Gubernur mengakui adanya kendala keterbatasan dana dari pusat, namun tetap berkomitmen memperbaiki jalan provinsi yang rusak melalui kolaborasi bersama kepala daerah setempat (Bupati/Wali Kota) setempat.

Selain infrastruktur, sektor pembangunan manusia juga menjadi perhatian. Gubernur menyebutkan bahwa telah ada progress yang dilakukan guna memacu kualitas manusia di wilayah Kalimantan Barat. Yang mana pada saat ini telah berhasil menaikan IPM Kalbar dari 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 di tahun 2026.

Untuk menekan angka putus sekolah yang mencapai 25%, Pemprov Kalbar akan melibatkan sektor swasta melalui pendidikan vokasi dan penyediaan program Paket A, B, dan C bagi pekerja perusahaan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Ditengah pertemuan tersebut, Ria Norsan juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ia meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan naskah tuntutan secara detail agar dapat dipelajari dan dijawab secara komprehensif oleh instansi terkait.

“Kita kan cari jalan keluar bersama-sama. Terima kasih kalian sudah membantu kami (dengan memberikan masukan). Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” ujar Gubernur di hadapan para perwakilan massa

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS