Minim Anggaran ke Kubu Raya, DPRD Kalbar Janji Kawal Perbaikan di 2027

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Minimnya alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2026 menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah. Ia menegaskan kondisi tersebut akan menjadi perhatian serius pihaknya untuk diperjuangkan ke depan.

“Ini pasti akan menjadi aspirasi dan bahan utama bagi kami anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah, khususnya saya pribadi,” ujarnya usai kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya pada Kamis (02/04/2026).

Agus mengungkapkan adanya ketimpangan dalam penyaluran bantuan keuangan yang dirasakan oleh daerah tersebut. Berdasarkan pengetahuannya, pada tahun ini Kubu Raya hanya menerima dana hibah untuk satu program.

“Dan memang ada kejomplangan yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi terkait dengan bantuan keuangan ke Kabupaten Kubu Raya. Di tahun ini, yang sepengetahuan saya hanya ada masuk dana hibah untuk Masjid Agung Awaluddin Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 4 miliar,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat Kubu Raya.

“Setelah itu tidak ada. Nah, perasaan keadilan inilah yang membuat tentu masyarakat Kubu Raya merasa agak ditinggalkan,” lanjutnya.

Ia berharap masih ada peluang penambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Namun jika tidak terealisasi, DPRD akan memfokuskan perjuangan pada penganggaran tahun berikutnya.

“Nah, tentu harapan saya ke depan, kalau ini 2026 sudah berjalan, mudah-mudahan di perubahan masih ada porsi pagu anggaran yang bisa reguler dari Pak Gubernur ini bisa dialokasikan. Kalau tidak, berarti target kita 2027,” tegasnya.

Agus juga menyinggung adanya kesepakatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembangunan infrastruktur, salah satunya proyek jembatan di Kecamatan Kubu.

“Ada satu jembatan di Kecamatan Kubu yang sudah disepakati pagunya 20 miliar. Setidak-tidaknya floating ini tidak lagi gagal, tidak lagi dianulir,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya turut berkomitmen mengawal usulan pelebaran Jalan Adi Sucipto, termasuk pembangunan drainase yang dinilai mendesak untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut.

“Karena memang Adi Sucipto, saya tahu kalau musim hujan, air yang melimpah dari jalan itu langsung masuk ke rumah penduduk, ke permukiman,” ungkapnya.

Ia menilai persoalan drainase di ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan perlu segera ditangani.

“Dari Jalan Adi Sucipto sampai Sungai Durian, Sungai Durian sampai ke Rasau Jaya, yang semuanya saya lihat tidak ada drainasenya,” katanya.

Agus memastikan DPRD Kalbar akan terus mengawal aspirasi masyarakat Kubu Raya agar mendapatkan alokasi anggaran yang lebih proporsional pada tahun-tahun mendatang.

“Mudah-mudahan di 2027, 2028 seterusnya, janji-janji pembangunan itu bisa ditunaikan, terutama yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yakni jalan dan drainasenya,” pungkasnya.

Penulis: Maria