Musrenbang Kota Pontianak, Sekda Kalbar Tekankan Optimalisasi Pelayanan di Tengah Efiensi Anggaran

Pontianak (Suara Kalbar) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis tahunan yang mempertemukan pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyepakati arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah. Melalui forum ini, rencana kerja pemerintah disusun secara partisipatif agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan jangka panjang.

Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 resmi digelar di Aula SSA Kantor Walikota Pontianak, Kamis (2/4/2026).

Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, menyampaikan bahwa tahun 2027 menjadi fase awal yang krusial dalam pelaksanaan RPJPD 2025–2040.

“Tahun 2027 adalah momentum penting dalam memperkuat fondasi transformasi pembangunan Kalbar. Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi harus menjadi lokomotif pembangunan yang bergerak disiplin, fokus pada prioritas, dan berorientasi pada hasil nyata,” tutur Sekda.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian makro Kalimantan Barat yang menjadi modal kuat pembangunan, diantaranya pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,37 persen, tingkat kemiskinan 5,97 persen, Indeks Pembangunan Manusia 72,69, serta tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen.

“Capaian ini membanggakan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri, momentum pertumbuhan harus terus dijaga agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.

Sekda menekankan agar Musrenbang tidak hanya menjadi kegiatan rutin administratif, tetapi benar-benar menjadi forum strategis yang menghasilkan kesepakatan program prioritas.

“Musrenbang ini harus menjadi ruang menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen pembangunan. Kita juga harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan di luar APBD, termasuk memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menginstruksikan transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat.

“Transformasi ini bukan sekadar perubahan sistem kerja, tetapi perubahan pola pikir dan perilaku agar birokrasi lebih adaptif, efisien, dan tetap produktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Harisson juga mengungkapkan langkah efisiensi yang akan diterapkan, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta pengurangan biaya perjalanan dinas.

“Kita ingin birokrasi yang hemat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Efisiensi ini harus menjadi budaya kerja bersama,” tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dalam sambutannya menyoroti sejumlah tantangan perkotaan, khususnya di sektor transportasi, banjir, air bersih, hingga pengelolaan sampah.

“Permasalahan transportasi di Kota Pontianak semakin kompleks, terutama terkait parkir kendaraan besar seperti truk dan trailer yang belum tertata dengan baik. Ini berdampak pada kelancaran lalu lintas, termasuk akses melalui Jembatan Kapuas II yang perlu kita dorong untuk duplikasi ke depan,” ucapnya.

Terkait persoalan banjir, ia menuturkan bahwa kondisi geografis Pontianak sebagai kota yang dilalui banyak sungai menjadi tantangan tersendiri.

“Untuk jangka pendek, kita optimalkan fungsi drainase, parit, dan saluran air. Namun untuk jangka menengah dan panjang, kita perlu solusi yang lebih komprehensif agar genangan air bisa ditangani secara maksimal,” tuturnya.

Di sektor pelayanan dasar, Wali Kota menyampaikan bahwa penguatan layanan air bersih terus dilakukan, meskipun masih menghadapi kendala ketersediaan air baku saat musim kemarau.

“Ketika kemarau panjang, kadar garam air meningkat sehingga tidak layak dikonsumsi. Ini menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama, termasuk melalui dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan sumber air baku,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan rencana pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan cakupan hingga 16.000 sambungan rumah.

“Program ini merupakan langkah besar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak. Namun, kita juga harus siap dengan dampaknya terhadap aktivitas kota selama proses pembangunan berlangsung,” katanya.

Dalam hal pengelolaan sampah, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak lebih memilih pendekatan pengolahan berbasis lingkungan.

“Kita mengarah pada sistem pengolahan sampah menjadi kompos dan bahan bernilai guna, bukan semata-mata energi listrik, karena kondisi dan karakteristik sampah kita lebih cocok ke arah tersebut,” pungkasnya.

Edi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Kota Pontianak ke depan.

“Musrenbang ini menjadi momentum evaluasi dan perencanaan ke depan, kita harus terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan pusat, karena banyak kewenangan strategis yang berada di tingkat tersebut,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi di tengah keterbatasan anggaran.

“Dengan adanya efisiensi dan penyesuaian anggaran, kita harus lebih kreatif dan inovatif. Prioritas tetap pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tutupnya sembari membuka kegiatan tersebut.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS