Harga LPG 3 Kg di Melawi Melonjak Jauh di Atas HET, Warga Kian Tercekik

Melawi (Suara Kalbar)  -Harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Melawi hingga Sabtu (24/1/2026) masih jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi ini menimbulkan keresahan dan semakin mencekik masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Hasil investigasi jurnalis Suara Kalbar di lapangan dan koordinasi dengan sejumlah Camat, menemukan disparitas harga yang mencolok di sejumlah kecamatan.

Di Kecamatan Sayan, LPG 3 kg dijual hingga Rp 40 ribu/tabung. Di Tanah Pinoh bahkan mencapai Rp 45 ribu/tabung, sementara di Belimbing berada di kisaran Rp 35–40 ribu/tabung, dan di Ella Hilir tembus Rp 40–45 ribu/tabung. Sedangkan di dalam Kota Nanga Pinoh, harga eceran masih ditemukan Rp 30-38 ribu /tabung . Angka ini jauh melampaui ketentuan pemerintah daerah.

Padahal, HET LPG 3 kg yang ditetapkan Pemkab Melawi sejak 2023 adalah Rp 19 ribu untuk Nanga Pinoh dan maksimal Rp 25 ribu untuk wilayah kecamatan lainnya seperti Tanah Pinoh Barat. Fakta di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam sistem distribusi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Melawi, Paulus, menegaskan bahwa lonjakan harga tersebut kuat diduga akibat praktik tidak etis oknum pangkalan dan pengecer. Bahkan, ditemukan indikasi penjualan ke luar wilayah Kabupaten Melawi demi keuntungan lebih besar.

“Ini jelas sudah di luar batas. Bukan soal kuota, tapi soal integritas distribusi,” tegasnya dalam Rakor di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Rabu (21/1/2026).

Menanggapi kondisi ini, Pemkab Melawi akan membentuk Satgas Pengawasan Distribusi dan Harga LPG 3 Kg yang melibatkan instansi teknis, kepolisian, dan TNI. Satgas ini akan mengawasi distribusi dari agen hingga pengecer, serta menjatuhkan sanksi tegas bagi pangkalan yang menjual di atas HET.

Wakil Bupati Melawi, Malin, juga bereaksi. Ia menegaskan bahwa persoalan LPG 3 kg bukan sekadar soal mahalnya harga, tetapi menyangkut keadilan subsidi negara.

“Jika subsidi besar digelontorkan negara, tapi rakyat tetap membeli mahal, maka yang rusak bukan kuotanya, tapi sistem distribusinya,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan penimbunan atau penjualan LPG bersubsidi dengan harga tidak wajar.

Investigasi ini menjadi peringatan keras bahwa kebocoran distribusi LPG subsidi di Melawi adalah masalah serius. Tanpa pengawasan tegas dan penindakan nyata, gas subsidi akan terus menjadi barang mahal bagi rakyat miskin dan tujuan subsidi negara hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Penulis: Dea Kusumah Wardhana