Alexander Wilyo Ancam Nonjob Pejabat yang Berlindung di Balik Anggaran

Ketapang (Suara Kalbar) — Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengirim pesan tegas kepada jajarannya. Mengawali tahun 2026, ia mulai menata birokrasi dengan merotasi 12 pejabat eselon II dan menyatakan tak akan ragu menonjobkan pejabat yang menghindari pelayanan publik dengan alasan anggaran.

Langkah itu disampaikan Alex usai melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat eselon II di Pendopo Bupati Ketapang, Jumat (2/1/2026).

Penataan birokrasi, kata dia, dimulai dari level pimpinan organisasi perangkat daerah sebelum dilanjutkan ke jenjang berikutnya.

“Hari ini saya mulai menata birokrasi dari pejabat eselon II. Setelah rolling ini, jabatan yang kosong akan diisi lewat lelang terbuka, baru kemudian ke eselon III dan IV,” ujar Alex kepada wartawan.

Ia menegaskan, penataan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan upaya menjadikan birokrasi sebagai mesin pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar bekerja.

Menurutnya birokrasi harus bergerak seirama dengan kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir untuk mewujudkan arah pembangunan daerah.

“Birokrasi harus selaras mendukung pemerintahan kami untuk mencapai visi pembangunan berkeadilan menuju Ketapang yang maju dan mandiri,” katanya.

Alex menyebut persoalan utama birokrasi bukan hanya pada struktur, tetapi pada mental aparatur. Ia meminta para pejabat meninggalkan sikap elitis dan membangun kesadaran bahwa jabatan melekat pada tanggung jawab pelayanan publik.

“Yang saya tekankan, mereka harus punya mental pelayan masyarakat, bukan mental sebagai pejabat,” ujarnya.

Menurut Alex, pejabat dengan jiwa pelayan dituntut hadir dalam setiap persoalan warga, tanpa kecuali. Ia menolak sikap menghindar, apatis, atau cuek terhadap keluhan masyarakat, terlebih ketika persoalan itu dianggap merepotkan.

“Mereka harus hadir sebagai solusi. Tidak boleh menghindar, apatis, atau cuek,” tegas Alex.

Ia juga menggarisbawahi kebiasaan sebagian pejabat yang enggan turun melayani dengan dalih administratif. Alex menegaskan, alasan tidak adanya anggaran atau surat perintah perjalanan dinas tidak dapat dibenarkan jika menyangkut pelayanan publik.

“Kalau pelayanan tidak dilakukan hanya karena alasan SPPD atau anggaran, itu menyinggung hati rakyat. Saya bisa nonjobkan,” ujarnya.

Ancaman tersebut, menurut Alex, merupakan bagian dari strategi untuk memacu kinerja aparatur sekaligus membenahi wajah pelayanan publik di Ketapang. Ia ingin memutus stigma birokrasi yang selama ini dikenal berbelit, lamban, dan mahal.

“Tidak boleh ada lagi yang dipersulit. Yang jauh harus didekatkan, yang mahal dimurahkan, dan yang lambat dipercepat,” pungkasnya.

Penulis: Agustiandi

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS