Menuju Sawit Berkelanjutan, Wabup Sekadau Buka FGD Penyusunan RAD–KSB 2025–2029

Sekadau (Suara Kalbar) – Upaya mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Sekadau kembali diperkuat melalui pelaksanaan Focused Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD–KSB) Kabupaten Sekadau Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, Kamis (4/12/2025) di Gedung PKK Kabupaten Sekadau.

FGD ini dihadiri unsur Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan sektor perkebunan, perusahaan kelapa sawit, akademisi, serta para pihak terkait lainnya yang berperan dalam pembangunan perkebunan sawit di Sekadau.

Wabup Subandrio menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan kelapa sawit melalui kebijakan dan program yang terarah. Hal tersebut selaras dengan program unggulan daerah IP3K (Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk Kesejahteraan).

“Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau. Hal ini bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga kesejahteraan petani, kelestarian lingkungan, dan tata kelola investasi yang sehat,” ujar Subandrio.

Ia menjelaskan dalam RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2025–2029, visi pembangunan daerah adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sekadau yang Unggul, Sejahtera, dan Bermartabat.” Komitmen keberlanjutan sektor perkebunan tercermin dalam Misi ke-4, ke-5, dan ke-6, yakni mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan UMKM; meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh serta memperluas lapangan kerja; serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Subandrio juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Sekadau sebelumnya telah menetapkan RAD–KSB 2021–2024, dan saat ini sedang memasuki penyusunan RAD–KSB Fase II untuk periode 2025–2029.

Menurutnya, penyusunan dokumen ini sangat krusial, karena menjadi instrumen kebijakan yang mendukung pencapaian target RPJMD serta berfungsi sebagai road map perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan. Selain itu, RAD–KSB juga menjadi salah satu syarat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah.

“Mengingat urgensinya, keterlibatan seluruh pihak sangat diperlukan. Jika kita ingin tata kelola sawit berkelanjutan tercapai, maka kolaborasi semua elemen adalah kunci,” tegasnya.

Subandrio berharap FGD dapat menghasilkan rumusan program dan rencana aksi yang realistis, terukur, dan memberikan manfaat besar bagi daerah.

“Saya berharap kegiatan FGD ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan sesuai harapan bersama demi kemajuan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sekadau,” tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis dan diskusi antar peserta sebagai langkah awal penyusunan dokumen RAD–KSB Kabupaten Sekadau 2025–2029.

Penulis: Katarina/Santika

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS