Pakar Untan Dorong Pembangunan PLTN di Kalbar untuk Wujudkan Swasembada Energi

Pontianak (Suara Kalbar) – Pakar energi Universitas Tanjungpura (Untan), Kiki Priyo Utomo, mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat sebagai langkah strategis untuk mendukung swasembada energi pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran.

Hal itu ia sampaikan dalam Talkshow “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” yang digelar di Aming Coffee Hutan Kota Pontianak pasa Jumat (22/11/2025).

Dorongan ini mencuat seiring temuan cadangan uranium di Kalbar yang mencapai 24.112 ton, bahan baku utama bagi pembangkit listrik nuklir. Kiki menilai potensi tersebut menjadikan nuklir sebagai salah satu pilihan realistis untuk kemandirian energi daerah.

“Secara rasional, dua opsi yang masuk akal untuk Kalbar adalah bioenergi dan nuklir. Keduanya punya risiko, tetapi nuklir menawarkan efisiensi tinggi. Kebutuhan bahan bakarnya kecil, namun energi yang dihasilkan samgat besar,” ujarnya.

Selain untuk elektrifikasi di tingkat masyarakat, Kiki menilai PLTN dapat menopang kebutuhan energi industri besar seperti smelter bauksit yang saat ini masih bergantung pada gas dan batu bara.

“Industri smelter membutuhkan energi sangat besar. Jika nuklir tersedia, produksi alumina bisa melonjak dan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Meski mendukung PLTN, Kiki menekankan perlunya pendekatan hati-hati, terutama soal keamanan dan penerimaan publik. Menurutnya, minimnya diskusi terkait nuklir di Kalbar membuat masyarakat mudah terjebak dalam ketakutan dan misinformasi.

“Semua proses harus transparan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas, termasuk soal risiko dan proses mitigasinya. Ketidakjelasan justru memicu penolakan,” tegasnya.

Pakar kebijakan publik Untan, Dr. Erdi, M.Si, turut menilai PLTN sebagai pilihan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang di Kalbar. Ia menyebut rencana pembangunan PLTN telah lama masuk dalam Rencana Tata Ruang Energi Nasional (RTN).

“Di pemerintahan Prabowo–Gibran ini, tugas terpenting adalah meyakinkan publik bahwa PLTN aman dan bermanfaat. Jika masyarakat percaya, itu menjadi capaian besar dalam sejarah kebijakan energi nasional,” katanya.

Sementara itu, pakar ekonomi Untan, Meiran Panggabean, menegaskan bahwa pembangunan PLTN di Indonesia hampir tidak terhindarkan, mengingat Presiden Prabowo telah memasukkannya dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2029.

Ia mengungkapkan studi kelayakan menunjukkan Kalbar memiliki kondisi geologi dan topografi yang aman untuk pembangunan PLTN. Karena itu, ia optimistis PLTN akan mengakhiri ketergantungan listrik Kalbar terhadap Malaysia.

“Dengan PLTN, kita bukan hanya berhenti impor listrik, tapi berpotensi mengekspor karena produksi akan surplus. Tinggal dihitung efisiensi dan fleksibilitasnya untuk kebutuhan industri seperti alumina,” jelasnya.

Selain itu, Indonesia hingga kini masih bergantung pada energi fosil, dengan 66% listrik nasional berasal dari batu bara. Sementara kontribusi energi terbarukan baru sekitar 13–15%, jauh dari target nasional 23% pada 2025.

Untuk mempercepat energi bersih, Kementerian ESDM tengah merampungkan draf Peraturan Presiden tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai lembaga pengembangan PLTN. Perpres tersebut ditargetkan selesai tahun ini.

Penulis: Meriyanti