Disnakertrans Sambas Harap UMK 2026 Seimbangkan Kepentingan Pekerja dan Perusahaan

Sambas (Suara Kalbar) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sambas, Marjuni, menyampaikan harapannya agar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dapat memenuhi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi perusahaan, Jumat (21/11/2015).

Menurut Marjuni, pemerintah daerah berharap hasil pembahasan UMK Sambas tahun 2026 mampu menjembatani kebutuhan kedua belah pihak.

“Keinginan kami, hak pekerja dan kepentingan perusahaan bisa diakomodasi secara seimbang,” ujarnya.

Meski demikian, hingga kini Disnakertrans Sambas belum memulai pembahasan terkait besaran UMK 2026.

“Belum ada pembahasan. Kami masih menunggu arahan atau informasi dari provinsi,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa diskusi mengenai perubahan UMK baru dapat dilakukan setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat ditetapkan.

“Kami menunggu hasil final penetapan UMP 2026 dari pemerintah provinsi sebagai acuan,” katanya.

Ia menjelaskan, keputusan Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar mengenai besaran UMP akan menjadi dasar dalam pembahasan UMK Sambas tahun 2026.

“UMP 2026 yang ditetapkan provinsi nantinya menjadi pedoman bagi kami dalam menentukan UMK Sambas,” tambahnya.

Ia menambahkan pihaknya belum menerima informasi resmi terkait perkembangan pembahasan UMP Kalbar. Disnakertrans Sambas, kata Marjuni, terus memantau proses tersebut.

“Belum bisa kami sampaikan berapa perkiraan kenaikannya karena pembahasan UMK belum dimulai. Informasi dari provinsi pun belum ada,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembahasan UMK nantinya akan melibatkan banyak pihak, termasuk perwakilan perusahaan, pekerja melalui organisasi serikat buruh, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur akademisi.

“Dalam pembahasannya nanti akan hadir perwakilan perusahaan, serikat pekerja, OPD terkait, dan unsur akademisi,” tutupnya.

Penulis: Serawati