Anugerah Keterbukaan Informasi 2025, Kalbar Catat Lompatan Transparansi Informasi

Pontianak (Suara Kalbar) – Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat jumlah kehadiran tertinggi sejak kegiatan tersebut pertama kali dilaksanakan.

Acara yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Kalbar tersebut diketahui dihadiri kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, BUMD, PPID kabupaten/kota, serta lembaga vertikal pada Jumat (14/11/2025).

Kegiatan yang dibuka dengan Tarian Tidayu oleh siswi SMKN 5 Pontianak tersebut diketahui menunjukkan meningkatnya dukungan terhadap penguatan transparansi informasi di Kalimantan Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video capaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2025 dan penyampaian laporan resmi.

Selain itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir bersama Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Donny Yoesgiantoro. Ada pula sejumlah kepala daerah terlihat mengikuti kegiatan, di antaranya Bupati Mempawah, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sekadau, Wakil Wali Kota Singkawang, wakil Bupati Kapuas Hulu, ketua dan wakil ketua DPRD dari beberapa daerah, seperti Mempawah, Kota Pontianak, Ketapang, dan Sambas.

KI Kalbar melakukan Monev terhadap 168 badan publik yang terbagi ke dalam enam kategori yaitu OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota, BUMD, Lembaga Legislatif, dan Pemerintah Desa.

Pada kategori OPD Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meraih peringkat pertama, disusul Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Singkawang berada di posisi teratas, diikuti Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada kategori BUMD, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi menjadi yang terbaik. PERUMDA Tirta Khatulistiwa dan PERUMDA Tirta Raya menyusul di posisi berikutnya. DPRD Kota Pontianak memimpin kategori lembaga legislatif, sementara Desa Gapura, Kabupaten Sambas, menjadi yang terbaik untuk kategori pemerintah desa.

Predikat tertinggi The Best Informative diberikan kepada tiga badan publik peringkat pertama, yaitu Pemerintah Kota Singkawang, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi, dan Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar.

Beberapa badan publik lainnya juga masuk peringkat unggulan, antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDM, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Sintang, PERUMDA Tirta Khatulistiwa, PERUMDA Tirta Raya, dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

KI Kalbar turut memberikan penghargaan khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, 14 kepala daerah, PPID Utama Pemprov Kalbar, PPID Utama Kabupaten Kapuas Hulu, PPID Utama Kota Singkawang dan Kota Pontianak, Bawaslu Kalbar, Bank Kalbar, LPP RRI Pontianak, serta tiga organisasi masyarakat sipil yaitu Jari Indonesia Borneo Barat, Lembaga Gemawan, dan Lembaga Bela Banua Talino.

Ketua KI Kalbar, M. Darusalam menyampaikan bahwa 147 dari 168 badan publik atau 87,5 persen berpartisipasi melalui aplikasi e-MONEV. Sebanyak 77 badan publik atau 52,38 persen meraih predikat Informatif.

“Ini menunjukkan bahwa komitmen badan publik terhadap transparansi semakin kuat,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro menilai pencapaian Kalbar tahun ini sangat baik. Ia menyebut kehadiran banyak kepala daerah menjadi indikator seriusnya komitmen terhadap keterbukaan informasi.

“Informasi adalah hak publik. Kita semua di sini hanyalah agen yang bertugas memastikan hak itu terpenuhi,” terangnya.

Koordinator Monev 2025, Marhasak Reinardo Sinaga, menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan kualitas layanan informasi, penguatan kapasitas SDM PPID, serta percepatan pembentukan PPID Desa dan Kelurahan.

“Optimalisasi dukungan anggaran kabupaten/kota, percepatan pembentukan PPID Desa dan Kelurahan, serta inisiatif legislasi berupa pembentukan Perda Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan segera,” ujarnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Semakin banyak badan publik yang meraih predikat Informatif, semakin kuat budaya transparansi di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Penyelenggaraan kegiatan ini mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Kominfo, serta mitra pendukung seperti PT Bank Kalbar, PT Dharma Inti Bersama, dan Aming Coffee. RRI Pontianak menjadi media partner yang menyiarkan acara secara langsung melalui YouTube dan siaran terestrial.

Acara ini juga didukung oleh berbagai organisasi media dan organisasi jurnalis, termasuk PWI Kalbar, AJI Pontianak, AMSI Kalbar, JMSI Kalbar, dan IJTI Kalbar.

Penulis: Maria