Pemprov Kalbar Perkuat Sinergi Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Kinerja perekonomian Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 5,00 persen (year on year) pada Triwulan I, meningkat menjadi 5,59 persen pada Triwulan II, dan tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,31 persen pada Triwulan III. Capaian ini menandakan bahwa perekonomian Kalbar terus tumbuh stabil dan berada di atas rata-rata nasional.

Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Kalbar, yang dilaksanakan di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/11/2025), Sekda Kalbar Harisson memberikan arahan sekaligus menegaskan pentingnya langkah konkret dan sinergi lintas sektor untuk menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

“Capaian pertumbuhan ekonomi ini menjadi bukti bahwa berbagai sektor usaha di Kalbar terus bergerak dinamis. Kegiatan produktif masyarakat, baik di sektor perdagangan, pertanian, maupun industri, telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang bertugas melaksanakan sembilan langkah konkret sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Langkah-langkah itu meliputi percepatan realisasi belanja daerah, peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan industri berbasis potensi lokal, serta penyederhanaan perizinan berusaha.

“Seluruh pelaksanaan kegiatan ini akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sesuai kondisi riil di lapangan,” jelas Harisson.

Dalam arahannya, Sekda Kalbar juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa terwujud apabila semua pihak memiliki komitmen dan bergerak bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan aktif dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak dapat memperkuat komitmen dan mensinergikan langkah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Barat.

“Rakor ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi momentum untuk mempertegas peran dan memperkuat koordinasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan,” tutup Harisson.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zamhir Islami, S.Sos., M.P.A., yang hadir secara virtual, memberikan penjelasan strategis terkait arah kebijakan percepatan ekonomi daerah.

“Saya tekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029 merupakan sasaran ambisius yang hanya dapat dicapai melalui kerja nyata pemerintah daerah,” katanya.

Zamhir menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi antara sisi produksi dan sisi pengeluaran yang saling mempengaruhi dalam siklus ekonomi empat sektor. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi belanja APBD agar dampak ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat.

“Pemda harus memastikan belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal terealisasi sesuai target triwulanan agar memberi efek stimulan bagi ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya mempercepat realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pemerintah Daerah perlu memastikan kesiapan utilitas dasar seperti infrastruktur logistik, air bersih, energi, dan fasilitas industri untuk memperlancar kegiatan usaha dan distribusi.

“Kawasan ekonomi harus difasilitasi secara optimal karena menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan yang mampu mendorong pertumbuhan daerah,” tutupnya.

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi, demi mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih maju, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Penulis: Fadhil/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS