Pakar Trisakti: UMKM Belum Siap Gantikan Pasar Pakaian Bekas

Jakarta (Suara Kalbar)- Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai upaya pemerintah untuk mendorong pedagang pakaian bekas agar beralih menjual produk UMKM masih sulit diwujudkan.

Menurutnya industri kecil dan menengah di dalam negeri belum siap menggantikan posisi pasar yang selama ini diisi oleh pakaian bekas impor.

Trubus menilai proses peralihan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Ia menyebut baik pelaku usaha maupun pasar membutuhkan waktu untuk beradaptasi, terutama karena perbedaan harga dan pola keuntungan yang diperoleh pedagang dari menjual barang lokal dan pakaian bekas.

“Kalau dari sisi UMKM dalam negeri, saya rasa belum siap karena itu kan harus melalui proses-proses. Peralihan itu sendiri membutuhkan waktu. Di satu sisi juga kebiasaan para pedagang untuk memperoleh keuntungan, karena pedagang itu kan pelaku usaha yang mencari untung. Kalau untungnya terlalu kecil dari produk UMKM, ya mereka akan menghindari,” ujarnya kepada Beritasatu.com dalam wawancara daring pada Selasa (4/11/2025).

Trubus menjelaskan pedagang pakaian bekas cenderung memilih produk dengan margin keuntungan yang lebih besar. Apabila mereka dipaksa untuk beralih menjual produk UMKM dengan harga lebih tinggi dan keuntungan lebih kecil, besar kemungkinan mereka akan mencari cara lain untuk mempertahankan pendapatan.

Ia juga mengingatkan resiko munculnya pasar gelap apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. “Saya khawatir ini jangan sampai kemudian tetap saja pasar-pasar baju bekas malah dipenuhi oleh produk-produk selundupan,” ungkapnya.

“Karena pengawasan yang lemah, jadi tetap selundupan semakin banyak. Ketika pelaku usaha yang biasanya di pakaian bekas itu dipaksa membeli produk UMKM yang harganya lebih mahal, tentu otomatis mereka akan menghindar, enggak mau,” bebernya.

Ia menegaskan sebelum mendorong transisi ke produk lokal, pemerintah perlu memastikan kesiapan UMKM dalam hal produksi, kualitas, dan harga yang kompetitif. Menurutnya tanpa langkah strategis dan dukungan menyeluruh, kebijakan ini berisiko tidak efektif dan justru memperburuk kondisi pasar pakaian dalam negeri.

Sumber: Beritasatu.com