Entry Meeting Pengawasan Itjen Kemendagri, Wagub Kalbar Tekankan Integritas dan Percematan Serapan Anggaran

Pontianak (Suara Kalbar) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Husna Hariman bersama tim pengawas dari Itjen Kemendagri. Pengawasan dilaksanakan sejak tanggal 26 Oktober hingga 1 November 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus menegaskan bahwa pengawasan bukan semata evaluasi, tetapi merupakan kemitraan strategis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.

“Kami memandang pengawasan bukan semata evaluasi, melainkan kemitraan strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan terpercaya,” ujar Krisantus.

Wagub juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2024 berhasil mencapai penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 100%+, berdasarkan data Siwasit Itjen Kemendagri. Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan setiap rekomendasi menghasilkan perbaikan nyata.

Secara khusus, Krisantus menyoroti rendahnya serapan anggaran APBD Provinsi Kalbar. Hingga akhir Oktober 2025, serapan anggaran baru mencapai 49%. Ia meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memberi perhatian serius terhadap proyek-proyek fisik.

“Saya lihat baru 49%. Kalau di 2024 kita bisa membanggakan, jangan sampai di 2025 justru kita terpuruk,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap proyek fisik seperti pembangunan jalan dan infrastruktur beton perlu ditingkatkan, mengingat kondisi cuaca di Kalbar yang hampir setiap sore diguyur hujan dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur memberikan empat arahan kunci kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, yaitu Mendukung penuh pelaksanaan pengawasan, Menyediakan data dan dokumen secara cepat dan akurat, Menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara tuntas dan tepat waktu, serta Memastikan hasil pengawasan menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan birokrasi yang berintegritas.

“Saya berharap kegiatan pengawasan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta menjadi teladan dalam akuntabilitas pemerintahan,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS