Pemprov Kalbar Percepat Operasional Koperasi Merah Putih, Targetkan Jadi Motor Ekonomi Desa

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi desa. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kalbar, dr. H.Harisson, M.Kes., saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Operasional KDKMP Tahun 2025 di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Jumat (19/9/2025).

Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa Pemprov Kalbar konsisten mendukung penuh operasional KDKMP di seluruh kabupaten/kota.

“Pemerintah daerah tidak hanya hadir memberikan regulasi, tetapi juga pendampingan teknis, pembinaan, serta membuka akses pembiayaan melalui kerja sama dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Koperasi harus menjadi basis ekonomi rakyat yang sehat dan mandiri,” ujarnya.

Berdasarkan data pemantauan dari Tim Satgas KDKMP Provinsi Kalbar, hingga kini telah terbentuk 2.143 unit koperasi dengan legalitas badan hukum. Dari jumlah itu, 1.516 unit sudah memiliki akun Simkopdes (Microside), sementara 627 unit masih dalam proses pendaftaran.

“Adapun koperasi yang sudah menjalin kemitraan dengan BUMN tercatat 136 unit, dan salah satunya bahkan telah berhasil melakukan akad pembiayaan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi RI, yakni KDKMP di Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya,” jelasnya.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan progres positif, namun masih diperlukan kerja keras untuk mendorong koperasi lainnya agar lebih cepat beroperasi.

“Kita tidak boleh puas hanya dengan terbentuknya koperasi. Yang terpenting adalah koperasi itu aktif menjalankan usaha dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Harisson.

Ia menilai Rakor ini menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah, kementerian, BUMN, lembaga keuangan, hingga perangkat desa diharapkan bekerja bersama mendorong koperasi agar segera beroperasi.

“Kalau koperasi sudah benar-benar jalan, masyarakat desa tidak lagi hanya bergantung pada pihak luar. Koperasi bisa membuka akses pasar, memfasilitasi pembiayaan, bahkan menjadi pusat distribusi barang dan jasa. Pada akhirnya, koperasi akan menjadi motor penggerak ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tutup Harisson.

Ditempat yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI, drh. I Gst Made Ngr Kuswandana, M.M., memaparkan strategi pencapaian target operasional KDKMP di Wilayah I.

“Ada sejumlah langkah yang akan ditempuh, seperti Penyelenggaraan pelatihan KDKMP/KKMP setelah pencairan anggaran perubahan, Peningkatan koordinasi Satgas KDKMP dengan melibatkan dinas teknis, seperti Dinas Pertanian, Dinas Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Pariwisata dan tentunya Menjalin kerja sama strategis dengan HIMBARA, Pertamina LPG, PLN Persero, PT Pos Indonesia, PT KAI, dan stakeholder lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Kuswandana akan menekankan pentingnya inovasi usaha koperasi. Salah satu model bisnis yang dinilai praktis adalah gerai Laku Pandai dan jasa logistik.

“Koperasi juga harus berani membedakan harga antara anggota dan non-anggota. Ini akan mendorong masyarakat tertarik bergabung sebagai anggota baru,” katanya.

Secara nasional, progres operasional KDKMP di Wilayah I per 14 September 2025 masih beragam. DIY menjadi provinsi yang paling maju, dengan seluruh 438 unit koperasi sudah 100 persen operasional. Jawa Tengah memiliki 8.520 unit, dengan 2.353 koperasi sudah aktif (27,62 persen). Dua daerah di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Pati dan Kota Semarang, bahkan telah melampaui target.

Sementara itu, Kalbar dengan 2.154 unit koperasi baru mencatat sebanyak 13 unit operasional atau sekitar 0,60 persen. Angka ini memang masih rendah dibandingkan target, namun menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih giat dalam mengakselerasi.

“Target operasional minimal koperasi adalah memiliki satu kantor dan satu gerai usaha. Keberadaan gerai ini penting sebagai pusat aktivitas bisnis dan layanan bagi anggota maupun masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Fajar Bahari/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS