Menanti Kepedulian Negara dalam Membangun Infrastruktur yang Merata

Oleh: Dian Lestari, S.Pd.

Miris melihat kondisi ruas jalan di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Warga mengeluhkan banyaknya lubang yang menganga di ruas jalan tersebut, dan mereka khawatir hal ini akan membahayakan pengendara yang melintasi jalan tersebut. Mirisnya lagi, Pemprov menyebutkan bahwa perbaikan ruas jalan tersebut terkendala lelang. (pontianakpost.jawapos.com, 09/07/2025)

Banyaknya jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah selama bertahun-tahun bukan hanya terjadi di Ambawang saja, tapi hal ini menjadi fenomena di berbagai wilayah.

Jalanan yang rusak bukan hanya berdampak menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya bahaya, seperti kerusakan kendaraan ketika melewati jalan tersebut, bahkan bisa sampai mengancam nyawa.

Strategi pemerintah memberikan sebagian besar proyek infrastruktur kepada swasta merefleksikan sikap lepas tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Sikap penguasa yang seperti ini, adalah cerminan dari pemerintahan kapitalis. Alih-alih mengurus rakyatnya, pemerintah dalam sistem kapitalis justru menjadi regulator untuk memuluskan jalan pihak swasta mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Ini sangat berbeda dengan negara Islam. Negara yang menerapkan Islam atau biasa disebut dengan Khilafah, akan berfungsi sebagai raa’in, sebagai pengurus bagi rakyatnya.

Negara dalam Islam tidak akan memberikan kesempatan kepada swasta untuk memegang kendali dalam membangun infrastruktur dalam negaranya.

Negara akan memastikan semua rakyatnya bisa merasakan jalan yang memadai, walaupun mereka tinggal di pelosok dan di daerah terpencil. Jalan yang memadai ini bukan hanya dibangun di daerah kota semata seperti sistem saat ini.

Maka, hanya dengan sistem Islam lah rakyat dapat menikmati infrastruktur yang merata.

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalimantan Barat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS