RUU TNI Mengatur Secara Ketat Penempatan Prajurit di Kementerian dan Lembaga 

Suara Kalbar– Mekanisme dan kriteria penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan diatur dengan ketat.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto. “Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” kata Hariyanto dilansir dari ANTARA, Minggu (16/3/2025).

Adapun rumusan perubahan dalam RUU TNI menyangkut perpanjangan batas usia pensiun prajurit juga didasarkan atas meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia.

Dia menjelaskan aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang semakin panjang dan produktif sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI.

Adapun RUU TNI bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain maupun dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter. Sementara itu, revisi UU TNI menjunjung tinggi supremasi sipil.

Sumber: ANTARA

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS